Penduduk Usia Kerja Kalbar Naik, Tantangan dan Peluang Ekonomi di Depan Mata

Jumlah penduduk usia kerja di Kalimantan Barat meningkat menjadi 4,31 juta pada Februari 2025, namun peningkatan pengangguran terbuka dan pekerja informal menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini merilis data yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja di wilayah tersebut. Pada Februari 2025, tercatat sebanyak 4,31 juta orang masuk dalam kategori penduduk usia kerja, meningkat 66.24 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi di tengah pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan, mencerminkan potensi tenaga kerja yang terus berkembang di Kalimantan Barat. Data ini menjawab pertanyaan apa yang terjadi, siapa yang terlibat (BPS Kalbar), di mana peristiwa ini terjadi (Kalimantan Barat), kapan peristiwa ini terjadi (Februari 2025), mengapa terjadi peningkatan (pertumbuhan penduduk), dan bagaimana hal ini diukur (melalui data BPS).

Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menjelaskan bahwa dari total penduduk usia kerja tersebut, 2,91 juta orang termasuk dalam angkatan kerja, sementara sisanya 1,4 juta orang bukan termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari 2,79 juta orang yang bekerja dan 123.37 ribu orang pengangguran terbuka. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, terdapat penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 0,18 persen poin dibandingkan Februari 2024, menjadi 67,64 persen. Hal ini menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi mengalami sedikit penurunan.

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja ini menjadi sorotan utama, karena menunjukkan potensi ekonomi yang besar namun juga tantangan yang signifikan bagi pemerintah daerah. "Naiknya jumlah penduduk usia kerja ini tentu harus dibarengi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai agar tidak menambah beban pengangguran terbuka," ujar Saichudin. Pernyataan ini menyoroti pentingnya upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja yang terus bertambah.

Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Dominasi Sektor Informal

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan penambahan 29.94 ribu pekerja. Namun, sektor informal masih mendominasi pasar kerja di Kalimantan Barat. Sebanyak 1,60 juta orang atau 57,44 persen dari total angkatan kerja bekerja di sektor informal, meskipun angka ini menunjukkan penurunan 1,35 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor formal dan mengurangi kesenjangan antara sektor formal dan informal.

Data Sakernas juga menunjukkan peningkatan persentase setengah penganggur sebesar 2,76 persen poin, yang mengindikasikan banyak penduduk bekerja tidak dalam jam kerja penuh. Sebaliknya, pekerja paruh waktu justru mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin. Perbedaan tren ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami dinamika pasar kerja di Kalimantan Barat.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Barat pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,23 persen, naik tipis 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian mengingat peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

Tantangan dan Peluang bagi Pemerintah Daerah

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Kalimantan Barat menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perluasan lapangan kerja formal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi kunci untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Peningkatan jumlah penduduk usia kerja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan kerja formal, serta pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar," pungkas Saichudin.

Strategi yang tepat dan terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi penduduk usia kerja ini. Upaya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan pengembangan infrastruktur yang memadai akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang yang ada.

Kesimpulannya, peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Kalimantan Barat merupakan sebuah realita yang perlu dikelola dengan bijak. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif dan komprehensif untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hanya dengan demikian, potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakatnya.