Pengawasan Dana Desa: Kunci Ketahanan Pangan Indonesia
Menteri Desa dan Menteri Koordinator Bidang Pangan menekankan pentingnya pengawasan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui pemanfaatan optimal dana tersebut untuk program-program peningkatan produksi pangan dan memastikan s
Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa Dana Desa berperan krusial dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pengawasan ketat dari pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten sangat diperlukan untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran. Hal ini ditekankan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, sesuai potensi desa dan keputusan musyawarah desa (musdes).
Peran Pengawasan dan Kolaborasi
Dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025, Mendes PDT Yandri Susanto mengungkapkan kerjasama dengan Jaksa Agung untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut, terutama di Sumatera Utara yang menerima total Dana Desa sebesar Rp4,57 triliun di tahun 2025. Beliau juga menyoroti peran 2.418 pendamping desa di Sumatera Utara dalam membantu program ketahanan pangan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi dan pemantauan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan, mengingat besarnya jumlah Dana Desa yang tersedia.
Pemanfaatan BUMDes dan Target Ketahanan Pangan
Mendes PDT Yandri Susanto berharap seluruh pihak turut serta mengawasi Dana Desa agar digunakan secara maksimal, termasuk dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. Target ketahanan pangan pada 2027 meliputi penghentian impor beras, jagung, gula, dan garam mulai Januari 2025, serta memastikan petani mendapatkan harga jual yang layak untuk hasil panen mereka.
Dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi Indonesia menjadi negara yang kuat dan sehat. Ia pun menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan dan pemanfaatan Dana Desa. Zulkifli Hasan menekankan perlunya pengawasan yang ketat sampai ke tingkat kepala desa, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan
Pengawasan yang efektif terhadap Dana Desa merupakan kunci keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta pemanfaatan BUMDes, menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut dan memastikan terwujudnya Indonesia yang mandiri dan tangguh secara pangan.
