Peredaran Uang Kartal di Sumsel Capai Rp5,76 Triliun di Kuartal I 2025
Bank Indonesia Sumsel mencatat peredaran uang kartal mencapai Rp5,76 triliun di kuartal I 2025, sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya, seiring peningkatan transaksi nontunai.
Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaporkan peredaran uang kartal di wilayah tersebut mencapai angka Rp5,76 triliun pada kuartal I tahun 2025. Laporan ini disampaikan langsung oleh Kepala BI Sumsel, Ricky Perdana Gozali, di Palembang pada Rabu lalu. Angka ini menunjukkan adanya tren pergeseran menuju transaksi nontunai yang semakin diminati masyarakat Sumsel.
Meskipun mencapai angka Rp5,76 triliun, peredaran uang kartal ini tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ricky Perdana Gozali menjelaskan bahwa terjadi net outflow senilai Rp4,67 triliun. Rinciannya, penarikan uang mencapai Rp6,39 triliun (pertumbuhan 14,90 persen), sementara penyetoran hanya Rp1,73 triliun (penurunan 25,30 persen).
Kondisi ini mencerminkan peningkatan penggunaan sistem pembayaran nontunai di Sumsel. Hal ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan peningkatan adopsi teknologi finansial dan preferensi masyarakat terhadap transaksi digital yang lebih praktis dan efisien. Pertumbuhan transaksi digital ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan peredaran uang kartal.
Pertumbuhan Transaksi Nontunai di Sumsel
Pertumbuhan transaksi nontunai di Sumsel ditandai dengan peningkatan penggunaan uang elektronik (UE). Pada kuartal IV 2024, tercatat pertumbuhan penggunaan UE sebesar 7,27 persen (year on year/yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp2,69 triliun. Volume transaksi UE juga meningkat 14,89 persen (yoy) dengan nilai Rp29,38 juta, dan jumlah peredaran uang elektronik mencapai 3,11 juta (peningkatan 28,11 persen yoy).
Selain uang elektronik, sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada triwulan IV 2024, volume transaksi QRIS mencapai Rp4,27 triliun, meningkat tajam sebesar 316,54 persen (yoy). Jumlah merchant QRIS juga bertambah menjadi 884.611, atau tumbuh 17,66 persen (yoy).
Kota Palembang menjadi wilayah dengan konsentrasi merchant QRIS tertinggi, mencapai 55,46 persen dari total merchant di Sumsel. Hal ini menunjukkan peran infrastruktur dan konektivitas yang memadai di Palembang dalam mendukung perkembangan ekosistem pembayaran digital.
Kepala BI Sumsel, Ricky Perdana Gozali menambahkan, "Hal ini selaras dengan semakin meluasnya penggunaan instrumen pembayaran digital masyarakat di Sumsel." Pernyataan ini menggarisbawahi korelasi antara peningkatan transaksi nontunai dan penurunan peredaran uang kartal.
Implikasi Pertumbuhan Transaksi Nontunai
Data yang dipaparkan oleh BI Sumsel menunjukkan pergeseran signifikan dalam perilaku transaksi masyarakat Sumsel. Tren peningkatan transaksi nontunai ini berdampak pada penurunan peredaran uang kartal. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah dan BI dalam mendorong inklusi keuangan digital.
Pertumbuhan transaksi QRIS yang sangat tinggi menunjukkan potensi besar dari sistem pembayaran ini dalam mendorong ekonomi digital di Sumsel. Dengan semakin banyaknya merchant yang bergabung dengan QRIS, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan transaksi nontunai.
Ke depan, BI Sumsel akan terus mendorong perluasan akses dan literasi digital untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran nontunai secara optimal. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan inklusi keuangan di Sumsel.
BI Sumsel juga akan terus memantau perkembangan peredaran uang kartal dan transaksi nontunai untuk memastikan stabilitas sistem pembayaran di wilayah tersebut. Data-data ini akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumsel.
Kesimpulannya, data dari BI Sumsel menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi digital di Sumsel, ditandai dengan peningkatan transaksi nontunai dan penurunan peredaran uang kartal. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya mendorong inklusi keuangan digital di wilayah tersebut.
