Perlindungan PMI Ilegal: Komitmen Pemerintah dan Upaya Pencegahan

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, termasuk yang berada di Myanmar dan Arab Saudi, serta mengkampanyekan keberangkatan resmi untuk mencegah eksploitasi.

Perjuangan Pulang: Kisah PMI Ilegal di Myanmar dan Arab Saudi

Bekerja di luar negeri menawarkan daya tarik tersendiri, terutama bagi warga Indonesia yang kesulitan ekonomi. Namun, banyak yang terjebak dalam skema perekrutan ilegal, berangkat tanpa prosedur resmi dengan iming-iming gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Akibatnya, tak sedikit PMI ilegal yang mengalami eksploitasi, bekerja dalam kondisi buruk, dan upah rendah. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mencatat sekitar 80 persen korban eksploitasi adalah PMI non-prosedural. Baru-baru ini, kasus PMI ilegal di Myanmar dan Arab Saudi menyita perhatian publik. Video viral di media sosial menampilkan PMI meminta bantuan, salah satunya Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu, yang menjadi korban TPPO dan bekerja sebagai operator judi online di Myawaddy, Myanmar.

Upaya Penyelamatan dan Pemulangan

Pemerintah bergerak cepat menyelamatkan PMI ilegal tersebut. Meskipun prosesnya sulit, dua PMI dari Myanmar, AB dan R, berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah mengalami kekerasan fisik. Mereka disetrum dan dipukul oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Meskipun sudah ada dua PMI yang berhasil dipulangkan, masih ada empat WNI lainnya yang masih terjebak di Myanmar. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti semua laporan, terlepas dari status prosedural atau tidaknya keberangkatan PMI. Pemerintah juga memulangkan 146 PMI non-prosedural dari Arab Saudi yang dideportasi karena pelanggaran dokumen keimigrasian. Mereka difasilitasi kepulangan ke daerah asal dan mendapatkan pendampingan psikososial.

Pentingnya Prosedur Resmi dan Pencegahan

Meskipun pemerintah gencar mensosialisasikan keberangkatan resmi, kasus PMI ilegal masih marak. Hal ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari prosedur yang dianggap rumit hingga kurangnya kesadaran masyarakat. Menteri Karding menekankan pentingnya keberangkatan melalui jalur resmi dan memberikan imbauan kepada PMI yang dipulangkan agar tidak mengulangi kesalahan. Pemerintah menargetkan penempatan 425.000 pekerja ke luar negeri pada 2025, meningkat dari 267.000 sebelumnya. Peluang bekerja resmi sangat terbuka, dan calon PMI bisa mendapatkan informasi lengkap melalui kantor imigrasi, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, dan LPK resmi.

Kesimpulan

Kasus PMI ilegal di Myanmar dan Arab Saudi menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dalam melindungi warganya, baik yang berangkat secara resmi maupun ilegal. Upaya pencegahan melalui sosialisasi dan penyederhanaan prosedur keberangkatan resmi sangat krusial untuk mengurangi eksploitasi dan memastikan keselamatan PMI di luar negeri. Kesadaran masyarakat untuk memilih jalur resmi juga menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.