Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Partisipasi Pemilih PSU Turun 4-6 Persen, KPU RI: Euforia Pemilu Serentak Berbeda
Partisipasi Pemilih PSU Turun 4-6 Persen, KPU RI: Euforia Pemilu Serentak Berbeda

KPU RI melaporkan penurunan partisipasi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sembilan wilayah, termasuk Kabupaten Serang, sebesar 4-6 persen dibandingkan Pemilu 27 November 2024.

PSU Berulang di Pilkada 2024: Tantangan Efisiensi Anggaran dan Penegakan Hukum yang Sinergis
PSU Berulang di Pilkada 2024: Tantangan Efisiensi Anggaran dan Penegakan Hukum yang Sinergis

Pemungutan suara ulang (PSU) berulang dalam Pilkada 2024 menimbulkan tantangan besar terkait efisiensi anggaran, keadilan, dan penegakan hukum; sinergi antarpihak sangat dibutuhkan untuk proses yang efektif dan adil.

PSU Berulang Ancam Efektivitas Pemerintahan Daerah: TII Sorot Borosnya Anggaran Negara
PSU Berulang Ancam Efektivitas Pemerintahan Daerah: TII Sorot Borosnya Anggaran Negara

The Indonesian Institute (TII) menyoroti pemungutan suara ulang (PSU) berulang dalam Pilkada 2024 yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara dan kekosongan pemerintahan daerah.

Sosialisasi Politik Uang di Bali: Sukses Gaet Pemilih, Namun Toleransi Tinggi
Sosialisasi Politik Uang di Bali: Sukses Gaet Pemilih, Namun Toleransi Tinggi

Sosialisasi KPU berhasil tingkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Bali 2024, tetapi survei ungkap 58 persen pemilih menoleransi politik uang, menjadi tantangan besar bagi demokrasi.

Puskapol UI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal
Puskapol UI Rekomendasikan Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

Puskapol UI merekomendasikan pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal untuk mengatasi kekurangan Pemilu 2024, seperti fokus yang terpecah dan meningkatnya politik uang.

Bawaslu Perlu Kerja Ekstra Antisipasi Politik Uang Jelang PSU Lebaran 2025
Bawaslu Perlu Kerja Ekstra Antisipasi Politik Uang Jelang PSU Lebaran 2025

Pakar politik menilai Bawaslu perlu kerja ekstra keras mengawasi politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, terutama menjelang Lebaran 2025.

Pakar Politik Ingatkan Ancaman Politik Uang Jelang PSU Lebaran 2025
Pakar Politik Ingatkan Ancaman Politik Uang Jelang PSU Lebaran 2025

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas mengingatkan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah setelah Lebaran 2025, terutama dengan maraknya praktik bagi-bagi sembako.

Putusan MK dan Tantangan Pilkada Serentak 2024: PSU di 24 Daerah dan Upaya Pencegahan Ke Depan
Putusan MK dan Tantangan Pilkada Serentak 2024: PSU di 24 Daerah dan Upaya Pencegahan Ke Depan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca Pilkada 2024 mengungkap kelemahan penyelenggaraan pemilu dan menuntut langkah tegas untuk mencegah kecurangan di masa mendatang.

Rekor! 24 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024, Catatan Terkelam Sejarah Pemilu Indonesia?
Rekor! 24 Daerah Gelar PSU Pilkada 2024, Catatan Terkelam Sejarah Pemilu Indonesia?

Putusan MK yang memerintahkan 24 daerah menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 memecahkan rekor dan menjadi catatan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia, memicu sorotan pada perbaikan sistem politik.

KPU Manggarai Barat Evaluasi Turunnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
KPU Manggarai Barat Evaluasi Turunnya Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

KPU Manggarai Barat mengevaluasi penurunan partisipasi pemilih Pilkada 2024 yang hanya mencapai 72,33 persen dan merencanakan peningkatan sosialisasi serta optimalisasi peran berbagai pihak.

Akademisi UIN Palu Ungkap Masalah Pilkada 2024: Dari Daftar Pemilih hingga Politik Uang
Akademisi UIN Palu Ungkap Masalah Pilkada 2024: Dari Daftar Pemilih hingga Politik Uang

Akademisi UIN Palu soroti berbagai permasalahan Pilkada 2024, mulai dari daftar pemilih tak akurat hingga praktik politik uang dan lemahnya koordinasi penyelenggara.

Kecurangan Pemilu: Ancaman di Berbagai Lini Masyarakat, Perlu Evaluasi Komprehensif
Kecurangan Pemilu: Ancaman di Berbagai Lini Masyarakat, Perlu Evaluasi Komprehensif

Akademisi menyoroti potensi kecurangan pemilu dari berbagai lini masyarakat, termasuk TNI dan ASN, serta menekankan perlunya evaluasi komprehensif regulasi dan proses pemilu.