Presiden Prabowo Yakinkan Hakim: Kebijakan Pemerintah Berpedoman pada Konstitusi
Presiden Prabowo Subianto meyakinkan lebih dari 150 hakim se-Indonesia bahwa kebijakan pemerintah berpedoman pada UUD 45, termasuk kebijakan wajib simpan devisa hasil ekspor sumber daya alam.
Presiden Prabowo Subianto, pada Kamis sore di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, telah bertemu dengan lebih dari 150 hakim se-Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa menteri bidang hukum, termasuk Menko Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meyakinkan hakim-hakim bahwa kebijakan pemerintah sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).
Presiden Prabowo menekankan pentingnya independensi lembaga yudikatif, namun juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah berasal dari sumber hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Hal ini berlaku bagi seluruh lembaga negara, termasuk yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Menko Yusril menyampaikan inti pertemuan tersebut, menyatakan bahwa Presiden meminta para hakim untuk menjaga integritas dan menegakkan hukum dengan benar.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan pengelolaan kekayaan alam negara yang tepat. Salah satu kebijakan yang dibahas adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di bank-bank dalam negeri mulai 1 Maret 2025.
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor dan Dukungan Lembaga Yudikatif
Presiden Prabowo meyakini kebijakan wajib simpan DHE ini akan melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Menko Yusril mengutip pernyataan Presiden, "ini keputusan yang benar, dan saya yakin saya mengambil langkah ini untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia", menambahkan bahwa kebijakan ini juga akan memberikan keuntungan signifikan bagi pemerintah, meskipun angka pastinya belum diungkapkan.
Presiden meminta dukungan para hakim terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk selalu berpedoman pada konstitusi. Presiden Prabowo, seperti disampaikan Menko Yusril, menyatakan, "saya mohon para hakim back up langkah saya" dalam pidatonya di hadapan para hakim.
Pertemuan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun sinergi antara eksekutif dan yudikatif dalam mewujudkan tujuan negara. Pemerintah berharap dukungan dari lembaga peradilan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai PP Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 merupakan landasan hukum bagi kebijakan wajib simpan DHE. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat perekonomian nasional. Dengan menyimpan DHE di dalam negeri, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan arus devisa dan memanfaatkannya untuk membiayai pembangunan.
Pemerintah meyakini bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini untuk memastikan efektivitas dan keadilannya.
Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar keuangan internasional dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pentingnya Integritas dan Penegakan Hukum
Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan penegakan hukum yang benar oleh lembaga peradilan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertemuan ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Kerja sama yang erat antara eksekutif dan yudikatif sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan nasional.
Dengan dukungan dari lembaga yudikatif, pemerintah berharap dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan, demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakannya, serta terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak.
