PSI Dukung Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun untuk Program Kerakyatan

PSI mendukung rencana efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun oleh pemerintah untuk mendanai program-program kerakyatan seperti makan bergizi gratis dan investasi di Danantara.

Jakarta, 22 Februari 2024 - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun. Langkah ini dinilai penting untuk membiayai berbagai program kerakyatan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi tersebut diyakini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, menjelaskan bahwa target efisiensi sebesar Rp750 triliun memang tergolong besar dan memicu keraguan dari beberapa pihak. Namun, ia optimistis pemerintah telah melakukan perhitungan yang cermat. "Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung," ujar Furqan dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu.

Furqan menekankan bahwa efisiensi anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang akan diprioritaskan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis dan Investasi Strategis

Program MBG, menurut Furqan, merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak, diharapkan kualitas kesehatan dan pendidikan mereka akan meningkat, sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. "Program MBG ini dinilai layak untuk dijalankan karena dapat memperbaiki kualitas diri anak bangsa yang diproyeksikan akan menjadi penerus masa depan," tambahnya.

Selain MBG, sebagian besar anggaran yang diefisiensikan akan dialokasikan untuk Danantara. Lembaga ini akan berperan sebagai motor penggerak investasi negara dalam program-program strategis. "Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang," jelas Furqan.

Furqan juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mencakup seluruh lini pengeluaran negara. Kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengeluaran teknis operasional kantor, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor. "Kebijakan efisiensi anggaran hanya berlaku di kebutuhan teknis kantor seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial dan alat tulis kantor," tegasnya.

Klarifikasi Terkait Isu Pemotongan Anggaran

PSI memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai pemotongan anggaran di sektor pendidikan. Furqan menegaskan bahwa belanja pegawai, pelayanan publik, bantuan sosial, dan bidang pendidikan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi ini. "Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar," tegas Furqan.

Dengan demikian, PSI berharap rencana efisiensi anggaran ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Efisiensi anggaran yang terarah dan terencana akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan program-program kerakyatan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.