Realisasi TKD di Kalimantan Selatan Tumbuh 5,72 Persen di Triwulan Pertama 2025
KPPN Barabai mencatat realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin tumbuh 5,72 persen di triwulan pertama 2025, didorong peningkatan DBH dan DAK non-fisik.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel) melaporkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) pada triwulan pertama tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan sebesar 5,72 persen ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut. Hal ini meliputi tiga kabupaten di Kalimantan Selatan: Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
Plt Kepala KPPN Barabai, Farilla Darmadi, menjelaskan bahwa total realisasi TKD mencapai Rp1,11 triliun atau 26,16 persen dari pagu anggaran. Angka ini meningkat dari Rp976,16 miliar pada triwulan pertama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor kunci, yang akan dijelaskan lebih rinci di bagian selanjutnya.
Salah satu faktor pendorong utama peningkatan realisasi TKD adalah perubahan mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, khususnya untuk tunjangan profesi guru (TPG) ASN daerah, juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan tersebut. Distribusi dana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan di ketiga kabupaten tersebut.
Rincian Realisasi TKD Triwulan Pertama 2025
Rincian realisasi TKD triwulan pertama tahun 2025 menunjukkan komposisi yang beragam. Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp395,29 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sebesar Rp97,22 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp448,22 miliar, dan Dana Desa Rp170,09 miliar. Menariknya, DAK Fisik dan Insentif Fiskal belum disalurkan pada triwulan pertama ini.
Distribusi TKD di antara ketiga kabupaten juga menunjukkan variasi. Hulu Sungai Tengah menerima realisasi tertinggi sebesar Rp354,29 miliar (28,69 persen), diikuti Hulu Sungai Selatan dengan Rp359,22 miliar (25,81 persen), dan Tapin dengan Rp397,31 miliar (24,58 persen). Perbedaan persentase ini mungkin mencerminkan perbedaan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing kabupaten.
Salah satu fokus utama penyaluran TKD adalah DAK non-fisik untuk TPG ASN daerah. Total realisasi untuk program ini mencapai Rp35,13 miliar, disalurkan kepada 2.774 penerima. Rinciannya, Hulu Sungai Tengah menerima Rp11,19 miliar (888 penerima), Hulu Sungai Selatan Rp12,65 miliar (990 penerima), dan Tapin Rp11,29 miliar (896 penerima).
Dampak Peningkatan Realisasi TKD
Peningkatan realisasi TKD ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan di ketiga kabupaten. Dana yang disalurkan diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat langsung yang terlihat adalah penyaluran tunjangan profesi guru ASN daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
"Kami berharap peningkatan penyaluran TKD ini dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan daerah pada tiga kabupaten tersebut. Hal ini untuk mempercepat kemanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi guru ASN daerah yang telah menerima tunjangan profesi," ujar Farilla Darmadi.
Dengan adanya peningkatan realisasi TKD ini, diharapkan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Ke depannya, pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan TKD akan terus dilakukan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
