Reformasi Subsidi Energi & Infrastruktur Jargas: Solusi Krisis Gas Melon?
Artikel ini membahas krisis gas melon di Indonesia, urgensi reformasi subsidi energi, dan peran infrastruktur jaringan gas (jargas) dalam mengatasi masalah tersebut serta menjamin pemerataan akses energi.
Beberapa waktu lalu, kelangkaan gas elpiji 3 kg (gas melon) sempat memicu antrean panjang di berbagai daerah. Situasi ini kembali normal setelah pengecer diizinkan menjual langsung ke konsumen. Namun, potensi antrean panjang berulang tetap ada mengingat tingginya permintaan gas melon yang disubsidi.
Subsidi Energi: Masalah dan Solusi
Subsidi gas melon, yang awalnya ditujukan bagi masyarakat miskin, justru dinikmati oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat mampu. Hal ini menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi energi. Pada tahun 2024, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun, dengan Rp87,4 triliun dialokasikan untuk elpiji 3 kg. Angka ini merupakan yang terbesar dibandingkan subsidi energi lainnya.
Subsidi yang bersifat universal ini mendorong konsumsi berlebihan, terutama dari rumah tangga berpenghasilan tinggi dan pelaku usaha besar. Reformasi subsidi menjadi krusial karena beban keuangan pemerintah terus meningkat akibat harga elpiji 3 kg yang stagnan sejak 2009 di angka Rp5.000 per kg, jauh di bawah harga pasar.
Pemerintah berupaya memperbaiki kebijakan subsidi agar tepat sasaran. Reformasi ini harus diiringi dengan pengembangan alternatif energi, seperti jaringan gas kota (jargas), pembangkit listrik energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Edukasi publik juga penting untuk menjelaskan urgensi pengurangan subsidi dan bagaimana dana yang dihemat akan digunakan untuk program pembangunan lainnya.
Peran Jaringan Gas (Jargas)
Pengembangan jargas secara masif menjadi strategi pemerintah untuk menekan beban subsidi dan impor energi. Jargas memungkinkan subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, memperbaiki neraca keuangan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jargas juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Gas bumi sebagai sumber energi andalan di era transisi energi membutuhkan infrastruktur terintegrasi untuk penyalurannya. Jargas bertujuan agar harga gas lebih terjangkau, dengan biaya distribusi yang lebih murah, untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga.
Salah satu proyek jargas besar adalah jaringan pipa gas Cisem (Cirebon-Semarang). Tahap 1 telah selesai dengan investasi Rp1,13 triliun, sementara tahap 2 membutuhkan investasi Rp1,33 triliun (2024) dan Rp2,01 triliun (2025). Proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara Sumatera, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai pasokan gas bumi dan meningkatkan aksesibilitas gas dengan harga terjangkau. Proyek ini juga mendukung kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang dan KEK Kendal. Kementerian ESDM mendukung penuh pembangunan CISEM dan telah mengidentifikasi sumber gas yang dapat dialirkan melalui pipa ini.
Selain Cisem, proyek penting lainnya termasuk West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping dan Sei ruas Mangkei-Dumai, serta pengembangan pipa LNG skala kecil dan virtual untuk daerah-daerah terpencil. Pembangunan infrastruktur gas ini bertujuan meningkatkan akses gas bumi bagi seluruh masyarakat dan industri, serta mengurangi ketergantungan impor dan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Kesimpulannya, reformasi subsidi energi dan pengembangan infrastruktur jargas merupakan langkah penting untuk mengatasi krisis gas melon dan memastikan akses energi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan komprehensif, Indonesia dapat mewujudkan keadilan energi dan ketahanan energi nasional.
