Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

RUU Penyiaran: Lindungi Media Nasional di Era Digital
RUU Penyiaran: Lindungi Media Nasional di Era Digital

Anggota DPR, Amelia Anggraini, menjelaskan RUU Penyiaran dirancang adaptif terhadap teknologi digital namun tetap melindungi media nasional dari dominasi platform asing.

#planetantara
PWI Desak RUU Penyiaran Jaga Kebebasan Pers di Era Digital
PWI Desak RUU Penyiaran Jaga Kebebasan Pers di Era Digital

Ketua PWI Zulmansyah Sekedang meminta agar revisi UU Penyiaran tidak membatasi kebebasan pers dan mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

#planetantara
RUU Penyiaran: Atasi Kekosongan Hukum di Era Digital
RUU Penyiaran: Atasi Kekosongan Hukum di Era Digital

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendorong revisi RUU Penyiaran untuk menutup celah hukum di era digital yang pesat, khususnya terkait platform OTT dan media sosial.

#planetantara
Revisi UU Penyiaran: DPR Ingin Aturan Relevan hingga 50 Tahun Mendatang
Revisi UU Penyiaran: DPR Ingin Aturan Relevan hingga 50 Tahun Mendatang

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong revisi UU Penyiaran agar relevan hingga 50 tahun mendatang, mengakomodasi era digital dan melindungi anak muda dari konten negatif.

#planetantara
RUU Penyiaran Harus Terapkan Model Bisnis yang Adil: Direktur Utama ANTARA
RUU Penyiaran Harus Terapkan Model Bisnis yang Adil: Direktur Utama ANTARA

Direktur Utama ANTARA mengusulkan agar RUU Penyiaran mengatur model bisnis yang adil di platform digital global untuk keberlanjutan industri penyiaran nasional.

#planetantara
RUU Penyiaran Usul Model Bisnis Berkeadilan di Era Digital
RUU Penyiaran Usul Model Bisnis Berkeadilan di Era Digital

Direktur Utama LKBN ANTARA mengusulkan RUU Penyiaran mengatur model bisnis berkeadilan untuk industri penyiaran nasional dalam persaingan pasar digital global yang ketat dan memastikan kedaulatan informasi.

#planetantara
DPR Bahas Rekonstruksi Anggaran TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA
DPR Bahas Rekonstruksi Anggaran TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA

Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan TVRI, RRI, BSN, dan ANTARA untuk membahas rekonstruksi anggaran setelah kebijakan efisiensi pemerintah sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025.

Sumber Antara