Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Media Nasional Terancam Mati Perlahan, DPR Dorong Revisi UU Penyiaran
Media Nasional Terancam Mati Perlahan, DPR Dorong Revisi UU Penyiaran

Anggota Komisi I DPR RI menyoroti UU Penyiaran yang usang dan mendesak revisi untuk menyelamatkan media nasional dari persaingan tidak sehat dengan media digital.

RUU Penyiaran: Lindungi Media Nasional di Era Digital
RUU Penyiaran: Lindungi Media Nasional di Era Digital

Anggota DPR, Amelia Anggraini, menjelaskan RUU Penyiaran dirancang adaptif terhadap teknologi digital namun tetap melindungi media nasional dari dominasi platform asing.

RUU Penyiaran: Atasi Kekosongan Hukum di Era Digital
RUU Penyiaran: Atasi Kekosongan Hukum di Era Digital

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendorong revisi RUU Penyiaran untuk menutup celah hukum di era digital yang pesat, khususnya terkait platform OTT dan media sosial.

Revisi UU Penyiaran: DPR Ingin Aturan Relevan hingga 50 Tahun Mendatang
Revisi UU Penyiaran: DPR Ingin Aturan Relevan hingga 50 Tahun Mendatang

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong revisi UU Penyiaran agar relevan hingga 50 tahun mendatang, mengakomodasi era digital dan melindungi anak muda dari konten negatif.

RUU Penyiaran: DPR Bahas Perubahan Mendalam di Era Digital
RUU Penyiaran: DPR Bahas Perubahan Mendalam di Era Digital

Komisi I DPR menggelar rapat membahas RUU Penyiaran yang mengakomodasi perubahan fundamental industri penyiaran di era digital, termasuk konvergensi media dan layanan OTT.

HPN 2024: Refleksi UU Pers dan Tantangan Kebebasan Pers di Era Digital
HPN 2024: Refleksi UU Pers dan Tantangan Kebebasan Pers di Era Digital

Hari Pers Nasional (HPN) 2024 menjadi momentum refleksi UU Pers No. 40 Tahun 1999, menguak tantangan kebebasan pers di tengah arus digital dan perlunya penyempurnaan UU untuk melindungi jurnalis dan menjamin informasi akurat.