Sidang Kasus Kosmetik Berbahaya Makassar Segera Digelar
Tiga tersangka kasus peredaran kosmetik berbahaya di Makassar segera disidang pekan depan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, meskipun sempat ada polemik soal penahanan.

Makassar, Sulawesi Selatan - Pekan depan, tiga tersangka kasus peredaran kosmetik berbahaya akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Makassar. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah menyatakan berkas perkara ketiga tersangka lengkap (P21).
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, memastikan bahwa sidang akan digelar minggu depan. Meskipun belum ada informasi pasti mengenai hari dan jam persidangan, proses hukum akan segera berlanjut. Tahap penyerahan tersangka ke pengadilan telah selesai.
Meskipun Kepala Sub Bagian Penmas Bid Humas Polda Sulsel, AKBP Yerlin Tandin Kate, belum memberikan konfirmasi resmi terkait perkembangan kasus ini, sebelumnya ia telah menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga tersangka dan menahan dua di antaranya, MS dan AS, di Rutan Tahti Polda Sulsel. Sementara MH masih menjalani perawatan di RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar.
Ketiga tersangka, Mira Hayati (MH), Mustadir daeng Sila (MS), dan Agus Salim (AS), memproduksi dan mengedarkan kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Produk mereka masing-masing, Mira Hayati, Fenny Frans, dan Raja Glowing, telah diuji oleh BPOM dan terbukti mengandung zat berbahaya.
Proses penetapan tersangka sempat menuai sorotan publik karena ketiga tersangka sempat berkeliaran bebas setelah produk mereka dinyatakan berbahaya oleh BPOM. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang perlakuan hukum yang berbeda. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Azis Dumpa, menyoroti adanya perlakuan yang dinilai tidak adil, membandingkannya dengan kasus lain seperti tersangka kasus penipuan dan penggelapan inisial DY yang ditahan meskipun tengah hamil lima bulan.
Penahanan DY akhirnya ditangguhkan setelah mendapat pendampingan hukum. Abdul Azis Dumpa menilai aparat penegak hukum terkadang kurang mempertimbangkan kondisi tersangka dan terkesan subjektif, terutama jika tersangka memiliki kekayaan. Kasus kosmetik berbahaya di Makassar ini pun menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran produk kosmetik dan memastikan keadilan hukum bagi semua pihak.
Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, diharapkan proses persidangan dapat berjalan lancar dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Publik pun menantikan hasil persidangan untuk melihat bagaimana hukum akan ditegakkan dalam kasus ini.