Sidang Tiga Terdakwa Kosmetik Berbahaya Segera Digelar di Makassar
Tiga terdakwa kasus kosmetik berbahaya, Agus Salim, Mira Hayati, dan Mustadir Dg Sila, segera disidang di PN Makassar setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
Makassar, 20 Februari 2025 - Kasus kosmetik berbahaya yang meresahkan masyarakat Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Tiga terdakwa, yaitu Agus Salim, Mira Hayati, dan Mustadir Dg Sila, akan segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar. Ketiganya didakwa memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, mengancam kesehatan konsumen. Sidang akan dimulai pada pekan depan, menandai langkah penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Soetarmi, telah mengumumkan jadwal sidang. Agus Salim dan Mira Hayati akan disidang pada Selasa, 25 Februari 2025, sedangkan Mustadir Dg Sila akan menghadapi persidangan pada Rabu, 26 Februari 2025. Pengumuman ini disampaikan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini menandakan bahwa berkas perkara ketiga terdakwa telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU.
Proses hukum ini bermula dari penyelidikan Polda Sulsel yang menetapkan ketiga tersangka. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, proses selanjutnya adalah persidangan di Pengadilan Negeri. Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman yang cukup berat.
Terdakwa dan Produk Kosmetik Berbahaya
Agus Salim (40), pemilik brand Ratu Glow dan Raja Glow, didakwa memproduksi dan mengedarkan obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim yang mengandung Bisakodil, bahan baku obat (BKO) yang seharusnya tidak ada dalam produk tersebut. Produk ini dinyatakan tidak memenuhi syarat edar oleh BPOM Makassar. Akibat perbuatannya, Agus Salim terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp5 miliar.
Mustadir Daeng Sila (42), Direktur CV Fenny Frans, memproduksi dan mengedarkan kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang mengandung merkuri. BPOM Makassar telah mengkonfirmasi adanya kandungan merkuri berbahaya dalam produk tersebut. Selain pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman yang sama dengan Agus Salim, Mustadir juga dijerat dengan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar.
Mira Hayati (29), Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama, juga memproduksi dan mengedarkan kosmetik Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing yang mengandung merkuri. Sama seperti terdakwa lainnya, Mira Hayati juga dijerat dengan pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda Rp5 miliar.
Ketiga terdakwa didakwa melanggar pasal yang mengatur tentang produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Mereka juga dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen karena telah memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Dampak Kasus Kosmetik Berbahaya
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia. Kandungan bahan berbahaya seperti merkuri dan Bisakodil dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen, mulai dari iritasi kulit hingga kerusakan organ dalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih ketat untuk mencegah peredaran kosmetik berbahaya dan melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak aman.
Sidang perdana ketiga terdakwa ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik berbahaya. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan menjadi peringatan bagi pihak lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses hukum ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan terdaftar di BPOM. Konsumen perlu lebih teliti dalam memilih produk kosmetik dan memperhatikan label serta kandungan bahan yang tertera.
Dengan adanya sidang ini, diharapkan akan menjadi pembelajaran bagi produsen kosmetik lainnya untuk lebih bertanggung jawab dan memprioritaskan keselamatan konsumen. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik berbahaya.
