Situbondo Tunggu Keputusan Pemprov Jatim Soal Status Darurat PMK
Meskipun 248 sapi di Situbondo terjangkit PMK dan 53 mati, Pemkab Situbondo masih menunggu penetapan status darurat PMK dari Pemprov Jawa Timur.
Situbondo menunggu keputusan Pemprov Jatim terkait status darurat PMK. Meskipun sudah ada 248 sapi di Situbondo yang terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK) dengan 53 ekor diantaranya mati, Pemerintah Kabupaten Situbondo masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menetapkan status darurat PMK. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Situbondo, Achmad Junaidi, Minggu (19/1).
Junaidi menjelaskan bahwa penetapan status darurat PMK di Situbondo bergantung pada keputusan Pemprov Jatim. "Kalau status darurat itu, kami harus mengikuti Pemprov Jatim. Jika di Jawa Timur menyatakan darurat, maka kami tentunya juga ikut status darurat," ujarnya.
Jumlah Kasus PMK di Situbondo Masih Terbatas. Meskipun kasus PMK sudah teridentifikasi, Junaidi menekankan bahwa jumlah sapi yang terjangkit masih relatif kecil dibandingkan populasi sapi di Situbondo yang mencapai 164.780 ekor. "Total kasus PMK sejak akhir Desember 2024 hingga 17 Januari 2025 ada 248 ekor sapi yang terpapar virus PMK dengan kematian 53 ekor sapi, jadi masih cukup kecil," katanya.
Upaya Pencegahan dan Vaksinasi PMK. Disnakkan Situbondo gencar melakukan upaya pencegahan penyebaran virus PMK. Vaksinasi PMK telah dilakukan melalui tujuh unit pelayanan kesehatan hewan, menggunakan 742 dosis vaksin yang diterima dari Pemprov Jatim. Vaksinasi difokuskan pada peternak yang berminat untuk memvaksinasi ternaknya karena keterbatasan jumlah vaksin.
Penutupan Sementara Pasar Hewan. Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Situbondo juga telah menutup sementara tiga pasar hewan selama 21 hari, mulai 13 Januari hingga 2 Februari 2025. Langkah ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus PMK pada sapi, domba, dan kambing.
Kesimpulan: Meskipun situasi PMK di Situbondo mengkhawatirkan, Pemkab Situbondo terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus. Keputusan untuk menetapkan status darurat PMK masih menunggu arahan dari Pemprov Jawa Timur.
