Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran PTN Tak Pengaruhi UKT 2025-2026

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang fokus pada pengurangan biaya MICE, tidak akan memengaruhi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk tahun ajaran 2025-2026.

Jakarta, 14 Februari 2025 - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan bahwa upaya efisiensi anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak akan membebani mahasiswa. Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, khususnya pada PTN, tidak akan berdampak pada besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat lalu, Sri Mulyani menjelaskan fokus efisiensi anggaran PTN hanya menyasar sektor meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE). "Kriteria efisiensi kementerian/lembaga (K/L) yang kita lakukan menyangkut aktivitas perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lain," jelasnya.

Efisiensi Anggaran PTN: Fokus pada MICE

Sri Mulyani menekankan bahwa efisiensi pada sektor MICE ini tidak akan mempengaruhi UKT mahasiswa. "Langkah ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang akan diterapkan untuk tahun ajaran baru 2025-2026, yaitu di bulan Juni dan Juli 2025," tegasnya. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat agar efisiensi anggaran tidak membebani mahasiswa.

Pemerintah berencana melakukan penelitian lebih detail terkait anggaran operasional PTN. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh PTN. "Pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas PTN dan pelayanan masyarakat sesuai amanat PTN tersebut," ujar Sri Mulyani.

Instruksi Presiden Terkait Efisiensi Anggaran

Langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Presiden Prabowo Subianto bertujuan menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target efisiensi tersebut meliputi Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Inpres ini mengarahkan berbagai pejabat negara, termasuk menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk melaksanakan langkah efisiensi di berbagai sektor.

Menjaga Kualitas Pendidikan Tinggi

Sri Mulyani memastikan bahwa efisiensi anggaran di PTN tidak akan mengurangi kualitas pendidikan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa PTN tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Upaya efisiensi difokuskan pada pengurangan pemborosan, bukan pada pengurangan kualitas layanan pendidikan.

Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan UKT akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan rencana dan tidak merugikan para mahasiswa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran PTN akan terus dijaga.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Efisiensi anggaran tidak berarti pengurangan kualitas layanan publik, melainkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada.