Sumatera Barat Jadi Percontohan Nasional Satu Data Bencana
BNPB menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah percontohan nasional dalam pembentukan Forum Satu Data Bencana untuk pengelolaan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah percontohan nasional dalam pembentukan Forum Satu Data Bencana. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pembentukan forum ini diluncurkan di Istana Gubernur Sumatera Barat pada Selasa (15/4) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk menghasilkan data kebencanaan yang valid, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap bencana.
Pemilihan Sumatera Barat sebagai percontohan didasarkan pada pengalaman provinsi ini dalam menghadapi berbagai bencana besar, seperti gempa bumi di Padang Pariaman (2009), gempa di Kepulauan Mentawai (2003), dan banjir bandang bercampur lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar (2024). Dengan sejarah bencana yang panjang dan beragam, Sumatera Barat menawarkan studi kasus yang komprehensif untuk pengembangan sistem Satu Data Bencana.
Langkah Strategis Menuju Satu Data Bencana
Forum Satu Data Bencana dibentuk untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. BNPB juga menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2023 sebagai regulasi turunan khusus untuk sektor kebencanaan.
Abdul Muhari menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan data bencana. "Melalui forum ini, kami ingin mendorong kolaborasi lintas sektor dan menyatukan data dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana," ujarnya. Integrasi data yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana.
Pertemuan perdana forum dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Provinsi Sumatera Barat, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, serta akademisi dari Politeknik Negeri Padang. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun sistem data bencana yang terintegrasi dan handal.
Integrasi Data untuk Pengelolaan Bencana yang Lebih Efektif
Agenda selanjutnya akan dilanjutkan pada Rabu (16/4), dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama BPBD kabupaten/kota se-Sumatera Barat. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan integrasi data di tingkat kabupaten/kota. Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan sistem Satu Data Bencana dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat merencanakan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan responsif, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran. Sistem ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program penanggulangan bencana.
Keberhasilan program Satu Data Bencana di Sumatera Barat akan menjadi tolok ukur bagi implementasi di seluruh Indonesia. Hal ini menuntut komitmen dan kerja keras dari semua pihak yang terlibat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan pengelolaan data bencana di Indonesia akan semakin terintegrasi dan akurat, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di masa mendatang. Sistem ini akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
