Swasembada Pupuk: Kunci Kesejahteraan Petani Lampung?
Gubernur Lampung mendorong swasembada pupuk untuk menurunkan biaya produksi petani dan meningkatkan kesejahteraan, terutama petani singkong, meskipun tantangan harga ubi kayu masih ada.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa swasembada pupuk merupakan kunci utama dalam upaya menekan biaya produksi pertanian di Provinsi Lampung. Pernyataan ini disampaikan pada Selasa di Bandarlampung. Hal ini penting karena sekitar 70 persen biaya produksi petani dialokasikan untuk pembelian pupuk, sehingga ketersediaan pupuk yang cukup dengan harga terjangkau sangat krusial bagi peningkatan kesejahteraan petani.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian petani, khususnya petani singkong yang merupakan salah satu komoditas unggulan Lampung. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencapai swasembada pupuk melalui berbagai program, termasuk fasilitasi pembuatan pupuk organik di tingkat desa. Dengan demikian, diharapkan stabilitas harga komoditas pertanian dapat terjaga dan berdampak positif bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.
Namun, tantangan masih ada. Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan harga ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram sejak 31 Januari 2025, beberapa perusahaan tapioka di Lampung Timur masih enggan mematuhi harga tersebut dan bahkan memilih untuk tutup. Hal ini menjadi kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani singkong di Lampung.
Upaya Pemerintah Daerah Mendukung Swasembada Pupuk
Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya aktif dalam mendorong swasembada pupuk. Salah satu langkah konkrit adalah dengan memfasilitasi pembuatan pupuk organik di desa-desa. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia dan sekaligus menekan biaya produksi. Pembuatan pupuk organik juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menjaga stabilitas harga ubi kayu. Namun, implementasi harga standar nasional masih menghadapi tantangan di lapangan. Perbedaan harga ubi kayu antara Lampung dan provinsi lain dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah daerah, kondisi pasar lokal, kualitas ubi kayu, dan respons industri terhadap kebijakan harga.
Gubernur menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mendorong pengusaha untuk mematuhi aturan harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah, petani, dan pengusaha dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Tantangan Harga Ubi Kayu dan Solusi ke Depan
Permasalahan harga ubi kayu masih menjadi perhatian utama pemerintah. Meskipun telah ditetapkan harga standar nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Beberapa perusahaan tapioka di Lampung Timur bahkan memilih untuk menutup usahanya karena tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
Gubernur Lampung menyatakan akan kembali melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan ubi kayu untuk mencari solusi dan merumuskan tata niaga ubi kayu yang lebih baik di Lampung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan industri pengolahan ubi kayu, sehingga kesejahteraan petani dapat terjamin.
Pemerintah berharap dengan adanya kesepakatan yang adil antara petani dan industri, harga ubi kayu dapat stabil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, swasembada pupuk dan stabilitas harga ubi kayu dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.
Ke depan, pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal ini meliputi dukungan dalam hal akses pupuk, peningkatan kualitas produksi, serta jaminan harga yang layak bagi hasil pertanian petani.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan kesejahteraan petani di Lampung dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
