Tahukah Anda? Koperasi Merah Putih Kini Hadir di Seluruh Desa/Kelurahan Gunung Mas, Perkuat Ekonomi Lokal
Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 127 desa/kelurahan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah, mengumumkan capaian signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Seluruh 127 desa dan kelurahan di wilayah tersebut kini telah memiliki Koperasi Merah Putih yang berbadan hukum. Inisiatif ini diharapkan menjadi pilar utama penggerak perekonomian di tingkat akar rumput.
Sekretaris Daerah Gumas, Richard, menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian integral dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini fokus pada penguatan desa dan kelurahan demi kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini.
Peluncuran Koperasi Merah Putih secara nasional telah dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, diikuti secara daring oleh seluruh daerah. Di Gumas, proses pembentukan koperasi berjalan lancar berkat kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi dan menciptakan pemerataan ekonomi.
Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Merah Putih di Gunung Mas
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas, Richard, menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Sebanyak 127 unit koperasi telah resmi beroperasi dan mengantongi status badan hukum. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional.
Pembentukan Koperasi Merah Putih di Gumas merupakan respons aktif terhadap visi Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat paling dasar. Tujuannya jelas, yaitu memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan agar mampu mandiri secara ekonomi. Program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan warga.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak hanya memberikan dukungan verbal, tetapi juga berupaya maksimal dalam menjalankan setiap tahapan program. Ini termasuk penyediaan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan bagi setiap koperasi. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkolaborasi dan mengembangkan potensi lokal.
Dukungan Multisektoral dan Visi Nasional Koperasi Merah Putih
Pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) Gumas, Hulnan Turung, menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Tim percepatan khusus dibentuk untuk memastikan kelancaran proses ini. Tim tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Distransnakerkop dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Selain itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa/kelurahan juga turut serta dalam tim percepatan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen terpadu dari seluruh elemen pemerintahan untuk menyukseskan program Koperasi Merah Putih. Hulnan Turung menambahkan bahwa pihaknya akan selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat terkait operasional koperasi ini.
Secara nasional, Presiden RI Prabowo Subianto telah meresmikan peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih. Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini bertujuan untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan pokok bagi masyarakat, sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program ini, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa. Ini menunjukkan skala program yang masif dan komitmen pemerintah pusat untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan.
