Tahukah Anda? Pembangunan SUTT 150 kV Ampana-Bunta Bakal Tingkatkan Ekonomi dan Keandalan Listrik Sulawesi Tengah
Pemerintah Kabupaten Banggai dan PLN sosialisasikan pembangunan SUTT 150 kV Ampana-Bunta, proyek strategis yang akan dorong ekonomi dan keandalan listrik di Sulteng.

Pemerintah Kabupaten Banggai bersama PT PLN (Persero) telah menggelar sosialisasi penting terkait rencana pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Ampana-Bunta. Kegiatan ini berlangsung di Palu, Sulawesi Tengah, pada Minggu (3/8), menandai langkah awal proyek infrastruktur ketenagalistrikan strategis.
Proyek SUTT 150 kV Ampana-Bunta ini dirancang untuk mendukung distribusi daya listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya memperkuat pasokan listrik namun juga berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pembangunan jaringan transmisi ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Sosialisasi ini menjadi bagian krusial dalam rangkaian tahapan proyek nasional yang akan segera dimulai setelah seluruh perizinan dan persetujuan masyarakat terpenuhi.
Dampak Strategis Pembangunan SUTT bagi Ekonomi Regional
Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, menekankan bahwa proyek pembangunan SUTT 150 kV Ampana-Bunta merupakan infrastruktur ketenagalistrikan yang sangat strategis. Jaringan ini akan menjadi tulang punggung dalam menopang kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai dan wilayah sekitarnya. Keberadaan SUTT ini secara langsung akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, yang merupakan prasyarat vital bagi sektor industri dan bisnis.
Peningkatan keandalan listrik ini diproyeksikan akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki infrastruktur energi yang stabil dan memadai. Dengan demikian, pembangunan SUTT 150 kV Ampana-Bunta diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang signifikan, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan daerah.
Selain dampak ekonomi makro, proyek SUTT ini juga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketersediaan listrik yang stabil dan berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup warga, mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, dan sektor rumah tangga. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Prioritas Ganti Rugi Lahan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal
Pembangunan SUTT 150 kV Ampana-Bunta akan melintasi beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Mengingat hal tersebut, Bupati Amirudin Tamoreka secara tegas meminta kepada pihak PLN untuk memprioritaskan proses ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak. Transparansi dan keadilan dalam proses ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dukungan dari komunitas lokal.
Selain masalah lahan, Bupati juga berpesan agar pihak pelaksana proyek mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pembangunan. Pemberdayaan tenaga kerja lokal tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek ini. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber daya manusia di wilayahnya.
Penting bagi tenaga kerja lokal yang terlibat untuk mematuhi aturan dan prosedur kerja yang ditetapkan oleh perusahaan kontraktor. Setiap kontraktor memiliki standar operasional yang harus ditaati demi kelancaran dan keamanan proyek. Dengan sinergi antara perusahaan dan masyarakat, diharapkan pembangunan SUTT ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.
Dengan terbangunnya jaringan SUTT ini, Kabupaten Banggai tidak hanya akan merasakan peningkatan keandalan listrik secara langsung. Proyek ini juga akan menjadikan Banggai sebagai bagian integral dari sistem ketenagalistrikan nasional yang lebih kuat dan terintegrasi, mendukung visi energi berkelanjutan Indonesia.