Target 220 Ribu Rumah Subsidi FLPP di 2025: Menteri PKP Cari Solusi Optimasi Anggaran

Menteri PKP, Maruarar Sirait, tetap menargetkan 220 ribu unit rumah mendapatkan subsidi FLPP di tahun 2025 meskipun anggaran kementeriannya dipangkas, dan tengah menyiapkan skema baru untuk mengoptimalkan penyaluran dana.

Jakarta, 6 Februari 2024 - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, tetap optimistis dalam penyaluran bantuan subsidi perumahan, meskipun anggaran Kementerian PKP mengalami pemangkasan signifikan. Ia menetapkan target ambisius: 220 ribu unit rumah akan menerima subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025. Anggaran Kementerian PKP sendiri telah dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

Upaya Optimalisasi Anggaran FLPP

Pemangkasan anggaran tersebut tidak menyurutkan semangat Kementerian PKP. "Tetap kami jalankan tahun ini FLPP," tegas Menteri Maruarar. "Kami sudah berusaha menstimulasi realisasi rumah murah dan mencari jalan untuk meningkatkan jumlahnya. Target awal minimal 220 ribu unit rumah tetap akan kami bantu," tambahnya dalam pernyataan di Jakarta, Kamis lalu.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PKP tengah mengembangkan skema baru FLPP. Kerja sama intensif dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BP Tapera, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).

"Kami sudah rapat 9 kali terkait skema baru FLPP dengan para mitra," ungkap Menteri Maruarar. "Tujuannya cuma satu: bisa tidak dengan dana yang ada, kami buat formula yang baru, supaya penerima manfaatnya, yaitu penerima rumah subsidi, makin banyak." Skema baru ini diharapkan dapat diluncurkan pada bulan depan.

Program BSPS Tetap Berjalan

Selain FLPP, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga tetap akan dijalankan. Meskipun anggaran Kementerian PKP terdampak efisiensi APBN dengan pemangkasan sebesar Rp3,66 triliun, program BSPS tetap dipertahankan karena dampaknya yang signifikan dalam membantu masyarakat memiliki rumah layak huni.

Menteri Maruarar telah meninjau langsung sejumlah lokasi pelaksanaan program BSPS. "Saya melihat program BSPS itu sangat baik, sangat bermanfaat untuk bedah rumah," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program-program perumahan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Tantangan dan Harapan

Target 220 ribu unit rumah subsidi FLPP di tahun 2025 merupakan tantangan besar bagi Kementerian PKP. Pemangkasan anggaran mengharuskan kementerian untuk lebih efisien dan inovatif dalam pengelolaan dana. Skema baru FLPP diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat tanpa menambah beban APBN.

Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi yang efektif antara Kementerian PKP dengan berbagai pihak terkait. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Semoga skema baru FLPP dapat segera diluncurkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Implementasi program FLPP dan BSPS mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Dengan optimalisasi anggaran dan inovasi dalam skema penyaluran dana, diharapkan target 220 ribu unit rumah subsidi dapat tercapai dan memberikan solusi bagi permasalahan perumahan di Indonesia.