Tersangka Korupsi Masker COVID-19 NTB Ditargetkan Sebelum Lebaran

Polresta Mataram menargetkan penetapan tersangka kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 senilai Rp12,3 miliar sebelum Lebaran, dengan kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah gencar mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun 2020. Kasus ini melibatkan enam calon tersangka yang berasal dari kalangan penyelenggara pemerintahan daerah. Polresta Mataram menargetkan penetapan tersangka sebelum perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah mendatang. Proses penetapan tersangka ini masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Kepala Satreskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menyatakan, "Mudah-mudahan sebelum lebaran kami bisa tetapkan tersangka." Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis petang di Mataram. Proses penetapan tersangka masih menunggu beberapa hal penting, termasuk keterangan resmi dari BPKP terkait perhitungan kerugian negara yang mencapai Rp1,58 miliar dari total anggaran pengadaan sebesar Rp12,3 miliar. Penyidik Polresta Mataram telah mengajukan permintaan pemeriksaan kepada BPKP dan berharap proses tersebut dapat selesai sebelum Lebaran.

Selain keterangan dari BPKP, penyidik juga akan memeriksa ahli pidana untuk memperkuat alat bukti. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan tersangka berjalan sesuai prosedur hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat. Proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Polresta Mataram berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan masker ini.

Calon Tersangka dari Kalangan Pemerintah Daerah

AKP Regi Halili menegaskan bahwa keenam calon tersangka berasal dari lingkungan penyelenggara pemerintahan daerah. "Semuanya penyelenggara negara. Saat itu ada yang jabat kadis, kabid, ada PPK," ujarnya. Keenam calon tersangka tersebut memiliki inisial WK, K, CT, MH, RA, dan DV. Di antara mereka terdapat mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB dan seorang Wakil Bupati Sumbawa. Identitas lengkap para tersangka akan diumumkan setelah proses penetapan tersangka selesai.

Pengungkapan identitas para tersangka ini menjadi langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Publik menantikan proses hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. Diharapkan, penetapan tersangka dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Proses hukum yang teliti dan berpedoman pada hukum yang berlaku menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus ini.

Proses penetapan tersangka ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem yang transparan dan akuntabel akan meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara.

Kronologi dan Kerugian Negara

Dugaan korupsi ini bermula dari penggelembungan harga satuan masker. Harga satuan masker yang semula Rp10.000, dinaikkan menjadi Rp12.000. Selisih harga inilah yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,58 miliar. Anggaran pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) Dinas Koperasi dan UMKM NTB.

Pemerintah Provinsi NTB saat itu melaksanakan pengadaan masker melalui tiga tahap dengan melibatkan lebih dari seratus pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses pengadaan ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur atau indikasi kecurangan lainnya. Transparansi dalam proses pengadaan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi.

Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Publik menantikan kesimpulan dari proses hukum ini dan berharap agar para pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketegasan dalam penegakan hukum menjadi kunci dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Dengan ditetapkannya tersangka, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat NTB. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk masa depan.