THR ASN Pusat Capai 94,73 Persen, Menkeu: Penyaluran Hampir Rampung!
Menteri Keuangan melaporkan penyaluran THR ASN pusat telah mencapai 94,73 persen, dengan total Rp11,57 triliun untuk 1,91 juta personel, sementara penyaluran untuk ASN daerah masih dalam proses.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kabar baik terkait penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Hingga Rabu, 19 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, penyaluran THR untuk ASN pusat telah mencapai 94,73 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta. Informasi ini menjawab pertanyaan mengenai realisasi penyaluran THR, siapa yang menerimanya, kapan penyaluran dilakukan, dan berapa jumlah yang telah disalurkan.
Total realisasi penyaluran THR ASN pusat telah mencapai angka Rp11,57 triliun. Jumlah penerima THR sebanyak 1,91 juta personel, mendekati target 2,02 juta personel. Rinciannya, THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat mencapai Rp6,24 triliun untuk 734 ribu pegawai, THR untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp377,37 miliar untuk 98.84 ribu pegawai, dan THR untuk lainnya.
Penyaluran THR juga telah dilakukan untuk Polri (Rp1,81 triliun untuk 457.24 ribu personel), TNI (Rp2,66 triliun untuk 474.95 ribu personel), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (Rp489,93 miliar untuk 146.39 ribu pegawai). Proses penyaluran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan hak THR kepada seluruh ASN pusat tepat waktu.
Realisasi Penyaluran THR per Kementerian/Lembaga
Hampir seluruh kementerian/lembaga (K/L) telah menyelesaikan pembayaran THR. Sebanyak 95 K/L telah melaksanakan pembayaran THR, artinya realisasi telah mencapai 100 persen. Dari total 8.852 satuan kerja (satker), sebanyak 8.826 satker atau 99,71 persen telah membayarkan THR kepada para ASN.
Tidak hanya ASN aktif, pensiunan juga telah menerima THR. Total realisasi penyaluran THR pensiunan mencapai Rp11,57 triliun kepada 3,58 juta pensiunan, atau setara dengan 98,18 persen. Penyaluran dilakukan melalui PT Taspen (Rp10,19 triliun untuk 3,09 juta pensiunan) dan PT Asabri (Rp1,38 miliar untuk 481.86 ribu pensiunan).
Keberhasilan penyaluran THR kepada ASN pusat ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi pemerintah. Sistem yang terintegrasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan ini.
Penyaluran THR ASN Daerah Masih Berjalan
Berbeda dengan ASN pusat, penyaluran THR untuk ASN daerah masih dalam proses. Hingga saat ini, baru 11 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah yang telah menyalurkan THR, dengan total realisasi baru mencapai 2 persen. Nilai realisasi penyaluran THR untuk ASN daerah baru mencapai Rp242,19 miliar kepada 44.532 pegawai.
Menkeu menjelaskan bahwa proses penyaluran THR di daerah memerlukan beberapa langkah administratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti penerbitan peraturan kepala daerah. Pemerintah berharap proses penyaluran THR untuk ASN daerah dapat segera diselesaikan dalam minggu ini.
Proses ini menunjukkan kompleksitas administrasi di tingkat daerah. Meskipun terdapat perbedaan kecepatan penyaluran antara pusat dan daerah, pemerintah terus berupaya memastikan seluruh ASN, baik pusat maupun daerah, menerima THR tepat waktu.
Alokasi Anggaran THR Tahun 2025
Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025. Rincian alokasi anggaran tersebut meliputi:
- Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.
- Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun (BA BUN).
- Rp19,3 triliun untuk ASN daerah.
Anggaran yang besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada ASN sebagai garda terdepan pembangunan bangsa. Dengan penyaluran THR yang hampir rampung untuk ASN pusat dan upaya percepatan penyaluran untuk ASN daerah, pemerintah memastikan seluruh ASN dapat merayakan hari raya dengan tenang dan nyaman.
Meskipun terdapat tantangan dalam penyaluran THR di daerah, pemerintah optimis proses tersebut akan segera selesai. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama dalam memastikan penyaluran THR berjalan lancar dan tepat sasaran.
