Tim Transisi Usul Hemat Anggaran Makan ASN DKI Jakarta
Tim transisi Gubernur dan Wagub DKI Jakarta mengusulkan penghematan anggaran makan ASN hingga Rp700 miliar untuk program prioritas dan efisiensi keuangan daerah.
Tim transisi kepemimpinan DKI Jakarta yang diketuai Ima Mahdiah mengusulkan penghematan anggaran makan Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran Pemprov DKI Jakarta.
Penghematan Anggaran Makan ASN
Ima Mahdiah menyatakan bahwa anggaran makan ASN, termasuk snack rapat dan makan siang kantor, mencapai Rp700 miliar. Jumlah ini dinilai cukup signifikan dan berpotensi untuk dihemat. Usulan penghematan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan.
Langkah-langkah Tim Transisi
Tim transisi telah berdiskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dapat dihemat. Hasil diskusi ini akan diintegrasikan ke dalam program 100 hari kerja pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Lima poin penting telah diidentifikasi untuk dialihkan dananya demi kepentingan masyarakat.
Koordinasi dan Presentasi
Tim transisi dijadwalkan bertemu dengan Pramono Anung dan Rano Karno pekan depan. Pertemuan ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil pembahasan dan rencana efisiensi anggaran kepada pemimpin terpilih DKI Jakarta. Tujuan utama tim transisi adalah memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar serta menyiapkan program prioritas yang siap dieksekusi.
Program 100 Hari dan RPJMD
Program 100 hari kerja akan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan janji-janji kampanye Pramono Anung dan Rano Karno. Namun, kebutuhan mendesak dan program prioritas tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan anggaran.
Kesimpulannya, usulan penghematan anggaran makan ASN merupakan bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam meningkatkan efisiensi dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. Langkah ini juga selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan pelayanan publik.
