TP PKK Bali Diajak BI Lawan Penipuan Online yang Sasar Perempuan
Bank Indonesia Perwakilan Bali mengajak TP PKK Bali untuk bersama-sama menangkal penipuan online yang banyak menyasar perempuan di Bali, mengingat 55 persen korban penipuan online di tahun 2022 adalah perempuan.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali mengajak Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Bali untuk berperan aktif dalam menangkal maraknya penipuan online yang kian meresahkan, khususnya yang menyasar kaum perempuan. Ajakan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan di Denpasar pada Selasa, 11 Maret 2025.
Ketua TP PKK Bali, Putri Suastini Koster, menyambut baik ajakan tersebut. Ia melihat kerja sama ini sebagai peluang penting untuk melindungi masyarakat, terutama perempuan Bali, dari kejahatan siber. "Sebagai ketua organisasi yang mewadahi kaum perempuan dan perajin, saya menilai tawaran kerja sama dari BI merupakan kesempatan yang tepat untuk berkontribusi dalam perlindungan konsumen," ungkap istri Gubernur Bali tersebut.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan sosialisasi pencegahan penipuan online yang menyasar perempuan Bali. TP PKK Bali menyarankan agar sosialisasi dilakukan secara daring melalui webinar untuk menjangkau lebih banyak peserta. Hal ini dinilai lebih efektif dalam menyebarkan informasi penting dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
TP PKK Bali dan Strategi Pencegahan Penipuan Online
Dalam upaya pencegahan penipuan online, TP PKK Bali akan berperan aktif dalam talkshow yang direncanakan pada 30 April 2025 mendatang. Talkshow ini merupakan bagian dari Gerakan Perlindungan Konsumen BI Perwakilan Bali dengan slogan "PeKA" (Peduli, Kenali, Adukan). Gerakan ini secara khusus menguatkan peran perempuan dalam melindungi diri dari kejahatan siber.
"Kami memberi perhatian khusus kepada kaum perempuan karena berdasarkan data tahun 2022, sebanyak 55 persen target penipuan online adalah perempuan," jelas Advisor BI Perwakilan Bali, Indra Gunawan Sutarto. Angka ini menunjukkan betapa rentannya perempuan terhadap modus penipuan online.
Selain itu, BI Perwakilan Bali juga menyadari bahwa Bali termasuk dalam empat besar daerah di Indonesia yang menjadi target pencucian uang, bersama Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, upaya pencegahan penipuan online di tingkat keluarga menjadi sangat penting.
Dengan melibatkan organisasi seperti TP PKK Bali, diharapkan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penipuan online dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya perempuan. Hal ini sejalan dengan upaya BI Perwakilan Bali dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi di Bali.
Sosialisasi Daring dan Peran Perempuan
Pentingnya sosialisasi daring melalui webinar ditekankan oleh Ketua TP PKK Bali. Webinar dinilai sebagai media yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan informasi secara interaktif. Dengan demikian, pesan-pesan pencegahan penipuan online dapat tersampaikan dengan lebih efektif kepada perempuan di seluruh Bali.
Melalui kerja sama ini, diharapkan perempuan Bali dapat lebih waspada dan terlindungi dari berbagai modus penipuan online. TP PKK Bali berkomitmen untuk mendukung penuh program perlindungan konsumen yang digagas oleh BI Perwakilan Bali, mengingat perempuan memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Pentingnya peran perempuan dalam keluarga juga menjadi alasan utama mengapa BI Perwakilan Bali memberikan perhatian khusus kepada mereka. Sebagai benteng terakhir dalam keluarga, perempuan perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dan keluarga dari kejahatan siber.
Dengan adanya kerja sama antara BI Perwakilan Bali dan TP PKK Bali, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan penipuan online di Bali. Sosialisasi dan edukasi yang masif diharapkan mampu mengurangi angka korban penipuan online, khususnya di kalangan perempuan.
Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kejahatan siber dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.
