TPID Sulut Awasi Harga Bapok Jelang Lebaran 2025, Antisipasi Lonjakan Inflasi
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara gencar melakukan koordinasi dan pengawasan harga kebutuhan pokok di 15 kabupaten/kota untuk mencegah lonjakan inflasi menjelang Lebaran 2025.
Jelang perayaan Idul Fitri 1446 H tahun 2025, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok (bapok). Koordinasi intensif dilakukan dengan 15 kabupaten dan kota di Sulut untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bapok tetap terjaga.
"Provinsi Sulut bersiap menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, namun harus ada pantauan harga-harga terkait bapok," ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Andry Prasmuko, di Manado, Minggu (9/3). Andry menambahkan bahwa hingga minggu tersebut, harga-harga bapok masih berfluktuasi, namun masih dalam batas toleransi yang dapat dipantau.
Antisipasi lonjakan harga bapok menjelang Lebaran 2025 menjadi fokus utama TPID Sulut. Langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang tanpa khawatir akan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Koordinasi yang erat antara TPID Provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai Solusi
Salah satu strategi yang dijalankan TPID Sulut dalam menjaga stabilitas harga bapok adalah Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini menyediakan 11 komoditi penting dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sebagai contoh, beras SPHP 5 kilogram dijual seharga Rp58.000, lebih murah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mencapai Rp62.500 per 5 kilogram.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menyatakan bahwa GPM ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulut di tahun ini. Sementara itu, Pemerintah Kota Manado telah melaksanakan GPM selama 10 hari terakhir. Langkah ini bertujuan untuk menekan inflasi yang biasanya meningkat tajam menjelang Lebaran.
"Sehingga pemerintah betul-betul menjaga, mengawasi dan mengontrol semua harga-harga bapok. Jangan sampai kebutuhan meningkat, terus stoknya menghilang, ini berbahaya bagi ekonomi Sulut," tegas Gubernur Yulius Selvanus. Oleh karena itu, pasar murah menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok.
Operasi Pasar dan Pengawasan Ketat
Gubernur Yulius Selvanus juga mendorong wali kota dan bupati di seluruh kabupaten/kota Sulut untuk menggelar operasi pasar di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, pihaknya melibatkan Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk mengawasi jalannya operasi pasar tersebut. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dapat memanipulasi harga bapok.
Dengan adanya koordinasi yang solid antara TPID Provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan dari pihak kepolisian, diharapkan stabilitas harga bapok di Sulawesi Utara dapat terjaga dengan baik selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar menjadi langkah nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari potensi lonjakan inflasi.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulut, khususnya dalam menghadapi Lebaran 2025. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bapok tetap terjaga.
Dengan adanya pengawasan ketat dan langkah-langkah antisipasi yang tepat, diharapkan masyarakat Sulut dapat merayakan Lebaran 2025 dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
