Usulan Penghapusan Retribusi Parkir di Surabaya: Efektifkah?
Anggota DPRD Surabaya, Josiah Michael, mengusulkan penghapusan retribusi parkir tepi jalan karena pendapatannya jauh di bawah target dan dianggap tidak efektif, serta mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor lain.
Anggota DPRD Surabaya, Josiah Michael, mengusulkan penghapusan retribusi parkir tepi jalan di Surabaya. Usulan ini muncul karena pendapatan dari retribusi parkir jauh dari target yang tercantum dalam APBD 2024.
Pendapatan Parkir Jauh dari Target
Target pendapatan retribusi parkir tepi jalan di Surabaya sebesar Rp60 miliar, nyatanya hanya tercapai Rp25 miliar. Hal ini disampaikan langsung oleh Josiah Michael di Surabaya, Kamis (23/1). Menurutnya, angka ini menunjukkan inefisiensi sistem retribusi parkir yang ada.
Ketidakefektifan Sistem Parkir
Josiah menjelaskan, pendapatan rata-rata per titik parkir hanya sekitar Rp50 ribu per hari. Ini berarti, hanya sekitar 10-15 mobil atau 25 motor yang parkir per hari di setiap titik. "Saya kira masyarakat juga bisa menilai efektivitasnya," ujar Josiah.
Potensi Pendapatan dan Alternatif Solusi
Kota Surabaya berpotensi meraih pendapatan hingga Rp100 miliar dari sektor parkir. Namun, melihat realisasi yang jauh dari harapan, Josiah lebih memilih usulan penghapusan retribusi parkir. Ia berpendapat, daripada membebani masyarakat dan mengurangi rasa keadilan, lebih baik retribusi dihapus. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak signifikan.
Usulan Pembentukan Pansus dan Optimalisasi Sektor Lain
Josiah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Parkir Tepi Jalan Umum. Ia optimistis penghapusan retribusi tidak akan mengganggu stabilitas PAD Kota Surabaya. Bahkan, ia menyebut Surabaya bisa menjadi kota pertama di Indonesia yang tanpa retribusi parkir, dengan tetap mempertahankan aturan parkirnya.
Sebagai alternatif peningkatan PAD, Josiah menyarankan pemerintah kota fokus pada optimalisasi pendapatan dari sektor lain. Salah satu contohnya adalah peningkatan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Ada banyak cara untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat, salah satunya dengan mendorong BUMD untuk lebih produktif," tegasnya.