Utusan Presiden Nilai JETP Gagal, Tak Ada Dana AS Cair
Utusan Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan program JETP gagal karena belum ada dana dari AS yang cair, meskipun telah berjalan dua tahun.

Hashim Djojohadikusumo, utusan Presiden untuk bidang Iklim dan Energi, secara mengejutkan menyatakan bahwa program Just Energy Transition Partnership (JETP) telah gagal. Pernyataan kontroversial ini disampaikan di acara “ESG Sustainable Forum 2025” pada Jumat (31/1), disiarkan daring dari Jakarta. Alasannya? Hingga kini, belum ada satu pun dana dari Amerika Serikat yang dicairkan.
Menurut Hashim, "JETP itu gagal, program gagal. Dua tahun berjalan, tetapi tidak satu dolar pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak omon-omon ternyata." Pernyataan ini tentu saja mengejutkan mengingat besarnya komitmen pendanaan yang telah dijanjikan.
JETP sendiri merupakan kemitraan global yang bertujuan mempercepat transisi energi adil di Indonesia. Program ini diinisiasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, kegagalan pencairan dana AS menimbulkan pertanyaan besar tentang kelanjutan program ini.
Hashim mengaitkan kegagalan ini dengan penarikan Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris. Ia meyakini bahwa penarikan tersebut otomatis menghapuskan hibah dari Amerika Serikat melalui JETP. "Jadi, saya kira, jangan berharap deh (pembiayaan) 20 miliar dolar AS" tegasnya.
Program JETP Indonesia sendiri merupakan komitmen pendanaan senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp301 triliun) untuk mendukung program transisi energi Indonesia. Komitmen ini disepakati di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November 2022. Dana tersebut berasal dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara maju anggota International Partners Group (IPG), yang awalnya dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang.
IPG beranggotakan negara-negara seperti Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis dan Uni Eropa. Total komitmen bahkan mencapai 21,6 miliar dolar AS, dengan 11,6 miliar dolar AS dari dana publik negara-negara IPG dan 10 miliar dolar AS dari bank internasional dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.
ANTARA telah berupaya menghubungi pihak JETP Indonesia untuk konfirmasi terkait pernyataan Hashim Djojohadikusumo. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada respons dari pihak JETP Indonesia.
Pernyataan Hashim menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan program JETP di Indonesia dan bagaimana pemerintah akan mengatasi potensi kendala pendanaan ini. Kejelasan mengenai komitmen dana dari negara-negara lain di IPG juga perlu segera diumumkan untuk memberikan kepastian. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini tentu akan sangat menentukan nasib program transisi energi di Indonesia.