Wagub Kepri Tekankan Pentingnya Kesesuaian Pelatihan Kerja di BLK
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan pentingnya kesesuaian pelatihan kerja di BLK agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kepri, serta memastikan pelatihan gratis dan pendampingan bagi peserta magang.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, melakukan peninjauan ke Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjungpinang pada Rabu lalu. Kunjungan tersebut menghasilkan penegasan pentingnya kesesuaian program pelatihan kerja di BLK agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepri. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program-program pelatihan yang ada di BLK sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kepri.
Dalam kunjungannya, Wagub Nyanyang menekankan perlunya sinkronisasi antara program pelatihan yang ditawarkan BLK dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri akan segera menggelar rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan spesifik masing-masing kabupaten/kota di Kepri. Hasil pemetaan ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program pelatihan BLK ke depannya.
Hal ini penting untuk memastikan agar anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan kerja dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, program pelatihan yang diselenggarakan dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.
Pemetaan Kebutuhan dan Pemanfaatan BLK di Seluruh Kepri
Wagub Nyanyang menyampaikan harapannya agar setiap kabupaten/kota di Kepri memiliki BLK sendiri. Namun, sebagai solusi sementara, peserta pelatihan dari daerah yang belum memiliki BLK dapat mengikuti pelatihan di BLK Tanjungpinang, Batam, atau Tanjung Balai Karimun. Langkah ini diambil untuk memastikan akses pelatihan yang merata bagi seluruh masyarakat Kepri.
Program pelatihan di BLK untuk tahun ini sedang dalam tahap persiapan dan diharapkan dapat dimaksimalkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025. Selain itu, pelatihan teknis juga akan dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan diintegrasikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Wagub juga menjelaskan adanya anggaran pelatihan di Dinas UMKM sekitar Rp10 miliar dan anggaran di BLK Tanjungpinang sekitar Rp3 miliar yang difokuskan pada pelatihan teknik. Oleh karena itu, prioritas program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah agar tepat sasaran dan memberikan dampak yang signifikan.
Komitmen Evaluasi dan Revitalisasi Fasilitas Pelatihan
Wagub Nyanyang berkomitmen untuk mengevaluasi berbagai kebutuhan fasilitas pelatihan kerja yang ditangani Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemprov Kepri. Ia mendorong revitalisasi fasilitas pelatihan kerja tersebut agar lebih modern dan mampu memenuhi kebutuhan pelatihan yang terus berkembang.
Pemerintah Provinsi Kepri juga memastikan bahwa seluruh program pelatihan di BLK disediakan secara gratis bagi masyarakat. Tidak hanya itu, peserta magang juga akan mendapatkan pendampingan dan bantuan selama masa magang yang berlangsung antara tiga hingga enam bulan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan peserta magang memiliki bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja.
Dengan dukungan maksimal dari pemerintah, diharapkan pengembangan BLK dapat terealisasi dengan konsep yang minimalis namun tetap fungsional. Hal ini penting untuk memastikan BLK dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepri.
"Harapannya, di masing-masing kabupaten/kota nantinya bisa memiliki BLK sendiri, namun jika belum tersedia, maka peserta pelatihan dapat kita bawa ke BLK di Tanjungpinang, Batam, atau Tanjung Balai Karimun," kata Wagub Nyanyang. "Kami akan memberikan dukungan maksimal agar pengembangan BLK dapat terealisasi, meskipun dengan konsep yang minimalis, namun tetap fungsional," tambahnya.
Pelatihan Gratis dan Pendampingan Magang
Program pelatihan di BLK Kepri tidak hanya gratis, tetapi juga menyediakan pendampingan dan bantuan bagi peserta magang selama tiga hingga enam bulan. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap kerja.
Dengan adanya pelatihan gratis dan pendampingan magang, diharapkan semakin banyak masyarakat Kepri yang dapat meningkatkan keterampilannya dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Program ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di Kepri.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka pengangguran di Kepri. Dengan pelatihan yang tepat sasaran dan pendampingan yang memadai, diharapkan masyarakat Kepri dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
