Wali Kota Tarakan Kaji Ulang APBD 2025, Sinkronisasi Program Prioritas Jadi Fokus Utama
Wali Kota Tarakan terpilih, Khairul-Ibnu Saud, mengkaji ulang APBD 2025 untuk menyelaraskan dengan program prioritas Pemkot Tarakan dan pemerintah pusat, serta melakukan pembenahan birokrasi.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2025-2039, Khairul dan Ibnu Saud, resmi dilantik dan langsung mengambil langkah strategis. Setelah mengikuti retret kepala daerah, mereka memulai pengkajian ulang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tarakan tahun 2025. Proses pelantikan berlangsung pada Minggu di Balai Kota Tarakan, disaksikan oleh pejabat terkait dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan keselarasan antara APBD dengan program prioritas pemerintah kota dan arahan pemerintah pusat.
Khairul menjelaskan kepada wartawan di Tarakan, Kalimantan Utara, bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan APBD 2025 sebelumnya. Oleh karena itu, pengkajian ulang ini dianggap penting untuk memastikan semua anggaran telah sesuai dengan visi dan misi pemerintahannya. Proses pengkajian dilakukan secara teliti, dengan memanggil satu per satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas anggaran masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen Khairul untuk memimpin pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pengkajian APBD 2025 ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan saat retret di Akmil Magelang. Retret tersebut memberikan kesempatan kepada kepala daerah terpilih untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi pembangunan daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengkajian ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan upaya untuk mewujudkan arahan tersebut dan memastikan pembangunan Tarakan berjalan sesuai rencana.
Penyesuaian APBD dan Pembenahan Birokrasi
Wali Kota Khairul menekankan pentingnya menyelaraskan APBD 2025 dengan program prioritas Pemerintah Kota Tarakan dan program-program pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan optimal dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, diharapkan pembangunan Tarakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Khairul juga menyinggung masalah pembenahan birokrasi. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkot Tarakan. Menurutnya, hal ini perlu segera diatasi agar kinerja birokrasi dapat dioptimalkan. Khairul telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Khairul menjelaskan bahwa terdapat 57 pegawai yang sempat dikembalikan ke posisi semula, sehingga menyebabkan kekosongan jabatan. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintahan baru, dan akan segera diatasi dengan skema pengisian jabatan yang sesuai aturan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan.
Pembenahan birokrasi ini merupakan bagian penting dari upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program pemerintah, baik yang berasal dari Pemkot Tarakan maupun dari pemerintah pusat. Dengan birokrasi yang efektif dan efisien, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tarakan.
Koordinasi dan Optimalisasi Kinerja
Wali Kota Khairul telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memetakan jabatan-jabatan kosong dan segera mengisinya. Langkah ini menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Dengan terisinya jabatan-jabatan kosong, diharapkan kinerja birokrasi dapat ditingkatkan secara signifikan.
Pengisian jabatan ini tidak hanya sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam melaksanakan program-program yang telah disusun. Dengan tim yang lengkap dan kompeten, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, pengkajian APBD 2025 dan pembenahan birokrasi merupakan langkah awal yang penting bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tarakan.
Melalui koordinasi yang baik dan optimalisasi kinerja birokrasi, diharapkan pemerintahan Khairul-Ibnu Saud dapat menjalankan program-programnya dengan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Tarakan. Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti komitmen mereka untuk memimpin Tarakan menuju masa depan yang lebih baik.
