Wamendagri Dukung Penuh Kopdes Merah Putih: Dorong Pemda Proaktif Fasilitasi Pembentukan
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah untuk proaktif mendukung dan memfasilitasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyerukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk aktif mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Seruan ini disampaikan pada lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta, Selasa (22/4).
Bima Arya menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengawasi dan mendampingi pemerintah daerah serta desa dalam proses pembentukan Kopdes Merah Putih. "Jadi seluruh kepala daerah tidak bisa lepas tangan. Kami pastikan, kami monitor secara intensif," tegasnya. Dukungan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat.
Lebih lanjut, Wamendagri menekankan pentingnya integrasi program Kopdes Merah Putih dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pembentukan Kopdes harus tercantum dalam perencanaan perangkat daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Setelah berjalan, kami akan awasi secara rutin," tambahnya, memastikan pengawasan berkelanjutan terhadap program ini.
Mekanisme Pembentukan Kopdes Merah Putih
Bima Arya menjelaskan tiga model utama dalam pendirian Kopdes Merah Putih. Pertama, pembentukan koperasi baru dari nol. Kedua, pengembangan koperasi yang sudah ada, meningkatkan kapasitas dan jangkauannya. Ketiga, revitalisasi koperasi desa yang tidak aktif, menghidupkan kembali potensi yang telah ada namun terbengkalai. Proses pembentukan Kopdes Merah Putih sendiri dapat diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus.
Kemendagri berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan program ini. Langkah-langkah konkret yang akan diambil termasuk penerbitan Surat Edaran (SE) yang mengatur alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. SE tersebut akan memuat panduan teknis dan kewenangan pemda dalam proses pendirian Kopdes.
Bima Arya menjelaskan, "Jadi, BTT atau Belanja Tidak Terduga ini selain digunakan untuk kebencanaan, juga dimungkinkan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan program prioritas dari pemerintah pusat." Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.
Dukungan Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah
Sosialisasi Inpres tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas kementerian terhadap program Kopdes Merah Putih.
Selain para pejabat kementerian, sosialisasi juga diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah desa secara virtual. Hal ini menunjukkan jangkauan luas program dan upaya untuk memastikan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat, diharapkan program Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa di Indonesia.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dinilai sangat penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Program Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, program ini memiliki potensi besar untuk berhasil dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
