Wamendagri Minta Pemda Tegas pada Ormas yang Merugikan Masyarakat

Wamendagri Bima Arya meminta Pemda bersikap tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan merugikan, terutama selama Ramadhan, dan menekankan pentingnya pembinaan agar ormas berkontribusi positif.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan merugikan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Wamendagri Bima Arya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 22 Maret 2024. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan ketertiban, terutama selama bulan Ramadhan.

Wamendagri Bima Arya menyatakan, "Kami mendorong agar kepala daerah bersama aparatur dan Forkopimda di masing-masing daerah bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar." Ia juga menegaskan bahwa tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan kekhusyukan ibadah Ramadhan harus ditangani sesuai hukum. "Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan dan jangan melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan. Semua harus diletakkan dalam koridor hukum," tegasnya.

Lebih lanjut, Wamendagri menjelaskan bahwa sweeping atau tindakan penegakan aturan bukanlah wewenang ormas, melainkan tugas pemerintah daerah melalui Satpol PP dan aparat penegak hukum. Ia mengapresiasi langkah tegas Pemda tertentu, seperti di Kabupaten Garut, yang mencegah ormas melakukan sweeping. "Penegakan ketertiban itu tugas pemerintah daerah, bukan ormas," tegas Wamendagri.

Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas

Selain penegakan hukum, Wamendagri juga mengajak Pemda untuk melakukan pembinaan terhadap ormas agar mereka berkontribusi positif bagi masyarakat. Ia menilai pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi solusi agar ormas tidak bertindak di luar kewenangan mereka. "Ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemda. Kami akan menguatkan regulasi, termasuk melalui Permendagri, serta membangun komunikasi dengan kepala daerah untuk langkah mitigasi dan pembinaan terhadap ormas," jelasnya.

Wamendagri mencontohkan beberapa daerah yang telah berhasil memberdayakan ormas secara ekonomi sehingga mereka memiliki peran positif di masyarakat. "Di beberapa daerah, ormas diberdayakan dalam kegiatan ekonomi, dan itu baik. Saya yakin Wali Kota Bandung juga punya pengalaman baik membangun kolaborasi dengan Bobotoh," kata Wamendagri Bima Arya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dapat mengubah peran ormas menjadi lebih konstruktif.

Kemendagri akan terus berupaya memperkuat regulasi dan meningkatkan komunikasi dengan Pemda untuk memastikan langkah-langkah mitigasi dan pembinaan berjalan efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mencegah tindakan ormas yang merugikan masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kemendagri ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan ormas. Dengan demikian, ormas dapat berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga ketertiban, tanpa melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Langkah Konkret Pemda

Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindak tegas ormas yang melanggar hukum dan melakukan tindakan merugikan masyarakat. Hal ini termasuk meningkatkan pengawasan, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, dan memberikan sanksi tegas kepada ormas yang terbukti bersalah. Selain itu, Pemda juga perlu aktif melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi kepada ormas agar mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pentingnya kolaborasi antara Pemda, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil dalam mengawasi dan membina ormas juga perlu ditekankan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan anarkis dan merugikan masyarakat yang dilakukan oleh ormas. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan ormas yang merugikan juga sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum dan ketertiban.

Kesimpulannya, pernyataan Wamendagri ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan ormas berperan positif dalam pembangunan nasional. Penegakan hukum yang tegas dan pembinaan yang tepat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan hal tersebut.