Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas

Kementerian Hukum dan HAM menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait penertiban ormas yang meresahkan masyarakat, sementara Kemendagri memiliki wewenang untuk ormas tidak berbadan hukum.

TNI Kerahkan Intel untuk Bantu Tertibkan Ormas yang Meresahkan
TNI Kerahkan Intel untuk Bantu Tertibkan Ormas yang Meresahkan

TNI mengerahkan intelijen polisi militer untuk membantu aparat penegak hukum menertibkan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, khususnya setelah insiden di pabrik BYD Subang.

Mathlaul Anwar Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Pelanggar Hukum
Mathlaul Anwar Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Pelanggar Hukum

Ormas Mathlaul Anwar meminta pemerintah membubarkan ormas yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menindak tegas mantan anggota ormas radikal.

RUU Ormas Dinilai Tak Sesegera Pembentukan PP untuk Pengawasan
RUU Ormas Dinilai Tak Sesegera Pembentukan PP untuk Pengawasan

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, memprioritaskan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengawasi ormas, ketimbang revisi UU Ormas, guna mengatasi masalah premanisme dan penyalahgunaan dana.

Revisi UU Ormas: Percepat Pembubaran Organisasi Bermasalah
Revisi UU Ormas: Percepat Pembubaran Organisasi Bermasalah

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung revisi UU Ormas untuk mempercepat pembubaran organisasi kemasyarakatan yang bermasalah dan mengganggu ketertiban umum.

Mendagri: Ormas Berkontribusi Positif, Namun Ancaman Hukum Tetap Ada
Mendagri: Ormas Berkontribusi Positif, Namun Ancaman Hukum Tetap Ada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan peran positif ormas di Indonesia, namun juga menyoroti tindakan anarkis beberapa ormas yang melanggar hukum dan berpotensi pada revisi UU Ormas.

Wamendagri Minta Pemda Tegas pada Ormas yang Merugikan Masyarakat
Wamendagri Minta Pemda Tegas pada Ormas yang Merugikan Masyarakat

Wamendagri Bima Arya meminta Pemda bersikap tegas terhadap ormas yang melakukan tindakan merugikan, terutama selama Ramadhan, dan menekankan pentingnya pembinaan agar ormas berkontribusi positif.