Website Disdukcapil Sumbar Diblokir: Antisipasi Peretasan dan Jaminan Keamanan Data
Website resmi Disdukcapil Sumbar diblokir sementara setelah diretas dan tampilannya diganti dengan situs judi online; namun, pemerintah memastikan data penduduk tetap aman.
Padang, 11 Februari 2024 - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bertindak cepat dengan memblokir sementara situs web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumbar. Langkah ini diambil setelah website tersebut diduga diretas oleh hacker yang menggantinya dengan konten situs judi online. Kejadian ini terjadi pada Senin malam, 10 Februari 2024.
Respon Cepat dan Koordinasi Instansi
Kepala Disdukcapil Sumbar, Besri Rahmad, menjelaskan bahwa begitu mengetahui insiden tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik Sumbar. Kerjasama ini memungkinkan tindakan cepat untuk memblokir situs dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Saat ini, tim teknis tengah bekerja keras untuk memulihkan website agar kembali beroperasi normal.
"Pasca-kejadian hack tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Kominfo untuk mengambil langkah cepat dengan memblokir dan mengamankan situs tersebut guna mencegah penyalahgunaan lebih lanjut," ungkap Besri Rahmad.
Jaminan Keamanan Data Penduduk
Disdukcapil Sumbar memberikan jaminan bahwa data pribadi penduduk tetap aman. Website yang diretas hanya berisi informasi dan publikasi umum, tidak menyimpan data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan dokumen penting lainnya. Seluruh data kependudukan dikelola secara terpusat dan aman oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan sistem keamanan berlapis.
"Data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lainnya tetap aman, karena seluruhnya dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sistem keamanan berlapis," tegas Besri.
Protokol Keamanan Siber yang Diterapkan
Kemendagri menerapkan standar mitigasi perlindungan data yang ketat. Disdukcapil Sumbar juga telah menerapkan berbagai langkah antisipasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol keamanan siber, termasuk mengacu pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
Langkah-langkah keamanan yang diterapkan antara lain pemantauan potensi insiden siber, audit teknologi informasi berkala, dan implementasi tata kelola keamanan informasi berbasis standar SNI ISO/IEC 27001. Selain itu, penggunaan jaringan tertutup (VPN) untuk akses data dan pemusnahan data rusak atau tidak valid juga dilakukan untuk memastikan keamanan data.
"Kami juga memastikan kerahasiaan data dengan mewajibkan seluruh pihak terkait menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement)," tambah Besri.
Imbauan Kepada Masyarakat dan Komitmen Ke Depan
Besri Rahmad mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data kependuduk. Insiden peretasan ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman siber di masa mendatang.
"Kami berkomitmen penuh menjaga keamanan dan kerahasiaan data kependudukan. Insiden ini menjadi pengingat penting untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman siber di masa mendatang," tutup Besri.
