WFA saat Lebaran 2025: Menaker Butuh Kajian Khusus, Tak Semua Sektor Bisa!
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyatakan skema WFA saat Lebaran 2025 perlu kajian mendalam karena tidak semua sektor industri bisa menerapkannya, berbeda dengan usulan Menhub untuk ASN dan BUMN.
Jakarta, 20 Februari 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa usulan skema work from anywhere (WFA) selama periode Lebaran 2025 memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hal ini disampaikan Menaker menanggapi usulan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Tidak semua sektor industri, menurut Menaker, dapat menerapkan kebijakan tersebut secara efektif.
Pernyataan Menaker ini muncul sebagai respons terhadap usulan Menhub Budi Karya Sumadi yang sebelumnya menyarankan penerapan WFA bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Menaker menekankan perbedaan kondisi antara sektor publik dan swasta dalam konteks penerapan WFA.
Perbedaan mendasar ini terletak pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika ASN dan BUMN sebagian besar pekerjaannya berbasis kantor, sektor swasta, khususnya industri manufaktur, memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda. Banyak pekerjaan di sektor swasta yang mengharuskan kehadiran fisik di lapangan atau pabrik, sehingga penerapan WFA menjadi lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang.
Perbedaan Sektor Publik dan Swasta dalam Penerapan WFA
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan bahwa perusahaan swasta memiliki beragam jenis pekerjaan yang tidak semuanya dapat dilakukan dari jarak jauh. "Kalau di swasta agak beda kondisinya, tidak semua industri itu sama. Jadi memang tidak semudah kalau tipikal pekerjaan kantor," ujar Menaker saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.
Beliau menambahkan bahwa usulan WFA dari sektor swasta sendiri telah dibicarakan dengan pemerintah. Namun, dunia usaha juga menyadari bahwa skema WFA tidak dapat diterapkan secara universal di semua sektor. "Kalau swasta banyak pekerjaannya dilakukan di lapangan, di pabrik, jadi artinya kalau itu mau kemudian kita terapkan, kita perlu kajian sendiri," tegas Menaker.
Oleh karena itu, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penerapan WFA secara menyeluruh. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas dan dampak penerapan WFA di berbagai sektor industri, terutama untuk sektor swasta yang memiliki karakteristik pekerjaan yang beragam.
Usulan WFA dari Menhub dan Persiapan Lebaran 2025
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan kebijakan WFA untuk ASN dan BUMN guna mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Lebaran 2025. "Kami juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang," kata Menhub.
Menhub juga menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyiapkan rencana operasi di semua moda transportasi, termasuk darat, laut, udara, dan kereta api, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama Lebaran 2025. Sebagai bagian dari rencana tersebut, Kemenhub merekomendasikan kementerian/lembaga dan BUMN untuk menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025.
Namun, penting untuk diingat bahwa usulan ini ditujukan khusus untuk ASN dan BUMN, mengingat karakteristik pekerjaan di sektor publik yang relatif lebih memungkinkan untuk diterapkan skema WFA dibandingkan dengan sektor swasta.
Pemerintah saat ini tengah fokus pada kajian yang komprehensif untuk memastikan kebijakan WFA dapat diterapkan secara efektif dan adil bagi seluruh sektor, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan tantangan yang mungkin muncul.
Kesimpulannya, wacana penerapan WFA selama Lebaran 2025 masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama untuk sektor swasta. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh sektor industri dan masyarakat.
