Kemkominfo Siapkan Regulasi Keamanan Siber: Lindungi Infrastruktur Tanpa Hambat Inovasi
Kementerian Kominfo sedang menyiapkan regulasi keamanan siber untuk melindungi infrastruktur digital Indonesia tanpa menghambat inovasi, termasuk dengan UU PDP dan Pedoman Etika AI.
Jakarta, 27 Februari 2024 - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, mengumumkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah merancang regulasi keamanan siber yang komprehensif. Regulasi ini bertujuan melindungi infrastruktur digital vital Indonesia tanpa menghambat pertumbuhan dan inovasi di sektor digital.
Pernyataan ini disampaikan Nezar di Jakarta pada hari Kamis. Ia menekankan pentingnya keamanan siber di era digital yang berkembang pesat. Kemkominfo memprioritaskan optimalisasi keamanan siber nasional untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman digital yang semakin kompleks.
Nezar menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai langkah-langkah perlindungan digital melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2022. UU ini menetapkan standar keamanan data yang tinggi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi data pribadi pengguna.
Langkah-langkah Kemkominfo dalam Keamanan Siber
Selain UU PDP, Kemkominfo juga telah menerbitkan Pedoman Etika AI. Pedoman ini memberikan panduan bagi pengembang teknologi agar inovasi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia dikembangkan secara bertanggung jawab dan aman. Hal ini termasuk memastikan keamanan siber dalam pengembangan dan implementasi teknologi AI.
Lebih lanjut, Kemkominfo juga menjalankan program keamanan informasi. Program ini mencakup penerapan standar keamanan untuk sistem elektronik publik, audit keamanan aplikasi, dan fasilitasi sertifikasi keamanan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat keamanan siber di seluruh sektor pemerintahan.
Kerja sama internasional juga menjadi fokus Kemkominfo. Kementerian secara aktif berpartisipasi dalam Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN, menjalin kemitraan dengan negara lain, dan melakukan pertukaran informasi intelijen ancaman siber internasional. Tujuannya adalah untuk membangun ketahanan siber nasional yang kuat.
Peran Aktif Sektor Swasta
Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai inisiatif, Nezar menekankan pentingnya peran aktif sektor swasta. Perusahaan teknologi nasional dan global dianggap sebagai mitra penting pemerintah dalam mencegah ancaman siber, pengembangan kapasitas, dan perlindungan infrastruktur digital.
Nezar mengajak semua pihak untuk menjadikan keamanan siber sebagai prioritas utama dalam setiap inovasi digital. Ia juga mendorong penggunaan AI dan teknologi canggih secara bijak dan bertanggung jawab, demi melindungi, bukan merusak, ruang digital Indonesia. Nezar mengakhiri pernyataannya dengan seruan untuk selalu selangkah lebih maju dari para penjahat siber.
"Soal regulasi keamanan siber, saat ini sedang berlangsung diskusi yang bertujuan untuk membuat regulasi yang melindungi infrastruktur penting masyarakat tanpa menghambat inovasi digital," kata Nezar. "Mari kita jadikan keamanan siber sebagai prioritas dalam setiap inovasi digital yang kita lakukan. Kita juga gunakan AI dan teknologi canggih secara bijak dan bertanggung jawab untuk melindungi ruang digital kita, bukan untuk merusaknya. Dan mari kita nyalakan semangat untuk selalu selangkah lebih maju dari para penjahat siber," ajaknya.
