Pemerintah Siap Koordinasikan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Digital

Kementerian Koordinator PMK siap koordinasikan aturan perlindungan anak di ruang digital untuk memastikan generasi muda tetap aman, melibatkan berbagai kementerian dan organisasi masyarakat.

Jakarta, 27 Februari 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyatakan kesiapannya untuk mengkoordinasikan implementasi peraturan perlindungan anak di ruang digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan peraturan tersebut berjalan optimal dan melindungi generasi muda Indonesia.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak Kementerian PMK, Woro Srihastuti, menyatakan komitmen tersebut pada Kamis. "Kami akan memastikan bagaimana koordinasi antar kementerian bekerja dalam mempersiapkan kebijakan (peraturan terkait perlindungan anak di ruang digital) dan juga pengawasannya," ujar Srihastuti.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara 'Safer Internet Day 2025'. Srihastuti menjelaskan bahwa koordinasi antar kementerian telah dilakukan pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat membahas perlindungan anak di ruang digital dan peraturan dari perspektif kesehatan mental anak.

Koordinasi Antar Kementerian dan Organisasi Sipil

Srihastuti menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan organisasi masyarakat sipil yang menangani isu serupa. "Ada masukan-masukan tertentu untuk memastikan bahwa dalam penyusunan peraturan, perspektif kesehatan mental diperhitungkan," tambahnya.

Koordinasi yang menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan peraturan tidak hanya melindungi anak, tetapi juga memenuhi hak-hak anak. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan akan mengakomodasi semua pihak yang terlibat.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan peraturan tentang perlindungan anak di ruang digital. Kementerian PPPA bertanggung jawab untuk membuat Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Online (PARD), sementara Kominfo bertugas menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak oleh Sistem Elektronik.

Menjaga Keseimbangan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Srihastuti menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyeimbangkan aspek perlindungan anak dengan pemenuhan hak-haknya di dunia digital. Regulasi yang akan dibuat diharapkan dapat memberikan perlindungan yang komprehensif tanpa menghambat akses anak terhadap informasi dan teknologi yang bermanfaat.

Pemerintah menyadari pentingnya peran teknologi dalam kehidupan anak-anak, namun juga menyadari potensi bahaya yang mengintai di dunia maya. Oleh karena itu, regulasi yang disusun akan mempertimbangkan aspek keamanan, edukasi, dan partisipasi anak dalam proses pembuatan kebijakan.

Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat efektif dan berkelanjutan dalam melindungi anak-anak Indonesia di era digital.

Langkah-langkah Konkret Perlindungan Anak di Dunia Digital

• Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.
• Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.
• Penyusunan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Online (PARD) oleh Kementerian PPPA.
• Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak oleh Sistem Elektronik oleh Kementerian Kominfo.
• Pertimbangan aspek kesehatan mental anak dalam penyusunan regulasi.

Pemerintah berharap dengan adanya regulasi yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik, anak-anak Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital dengan aman dan bertanggung jawab, serta terlindungi dari berbagai ancaman yang ada di dunia maya.