Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
eSIM: Teknologi Pencegah Identitas Palsu dalam Registrasi Nomor SIM
eSIM: Teknologi Pencegah Identitas Palsu dalam Registrasi Nomor SIM

Kemkominfo sebut teknologi eSIM dan biometrik berhasil mencegah penggunaan identitas palsu dalam registrasi kartu SIM, dengan akurasi hingga 95,6 persen.

Menkominfo: Batasi Tiga Kartu SIM per NIK untuk Tekan Spam Call
Menkominfo: Batasi Tiga Kartu SIM per NIK untuk Tekan Spam Call

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, mengumumkan kebijakan pembatasan maksimal tiga kartu SIM per NIK untuk menekan maraknya panggilan spam dan memastikan penggunaan kartu SIM yang lebih tertib.

XL Axiata Siap Adopsi eSIM dan Biometrik: Revolusi Keamanan di Dunia Telekomunikasi Indonesia
XL Axiata Siap Adopsi eSIM dan Biometrik: Revolusi Keamanan di Dunia Telekomunikasi Indonesia

XL Axiata mendukung kebijakan pemerintah dengan mengadopsi eSIM dan registrasi biometrik untuk meningkatkan keamanan dan transparansi layanan telekomunikasi di Indonesia.

Kemkominfo Percepat Regulasi, Dukung Transformasi Digital Industri Pos-Logistik
Kemkominfo Percepat Regulasi, Dukung Transformasi Digital Industri Pos-Logistik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen mendorong transformasi digital industri pos, kurir, dan logistik lewat percepatan regulasi yang adaptif di era digital untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Kemkominfo Siapkan Regulasi Keamanan Siber: Lindungi Infrastruktur Tanpa Hambat Inovasi
Kemkominfo Siapkan Regulasi Keamanan Siber: Lindungi Infrastruktur Tanpa Hambat Inovasi

Kementerian Kominfo sedang menyiapkan regulasi keamanan siber untuk melindungi infrastruktur digital Indonesia tanpa menghambat inovasi, termasuk dengan UU PDP dan Pedoman Etika AI.

Ombudsman Desak Digitalisasi Merata di Daerah Pasca Permendagri Nomor 7 Tahun 2024
Ombudsman Desak Digitalisasi Merata di Daerah Pasca Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

Ombudsman Indonesia mendesak percepatan transformasi digital yang merata di seluruh daerah setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan efisien.