Penerbitan Permen ESDM No. 10/2025 diapresiasi sebagai langkah maju transisi energi, namun perlu perbaikan terkait perincian PLTU yang akan dipensiunkan dan target waktu penghentian operasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025 untuk mengatur percepatan pensiun dini PLTU guna mendukung transisi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kementerian ESDM laporkan capaian dekarbonisasi sektor energi Indonesia telah melampaui target tahunan, menunjukkan kemajuan signifikan menuju visi Net Zero Emission pada 2060.

Presiden Industri Energi Asia ABB, Anders Maltesen, menyoroti kompleksitas transisi energi di Indonesia, namun juga menekankan potensi besar negara ini berkat sumber daya energi terbarukan yang melimpah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan strategi pemanfaatan batu bara dan energi baru terbarukan (EBT) secara bersamaan untuk menjaga harga listrik terjangkau dan daya saing industri.

Menko Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak polusi PLTU dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap polusi udara di kota-kota besar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia akan menghentikan PLTU lebih cepat jika ada pendanaan dari lembaga donor internasional, karena pemerintah tak ingin membebani APBN atau PLN.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pagar laut ilegal di Banten dan Bekasi telah mengganggu nelayan, PLTU, dan ekosistem laut; KKP telah melakukan penyegelan dan pembongkaran pagar laut tersebut.