BNPB sampaikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi karhutla kepada Wakil PM Malaysia, membuka peluang kerja sama penanggulangan bencana di ASEAN.

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, tertarik mempelajari sistem mitigasi bencana Indonesia dan berencana berbagi pengalaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Anggota DPR Reni Astuti mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memasang sistem peringatan dini longsor dan jalur evakuasi di titik rawan, khususnya setelah tragedi longsor di Pacet-Cangar yang menelan 10 korban jiwa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menerapkan sistem peringatan dini (EWS) berbasis digital di jalur Cangar-Pacet setelah bencana tanah longsor untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, melakukan sidak ke objek wisata di Pacet dan Trawas untuk memastikan keamanan dan kesiapan menghadapi libur Lebaran, termasuk kesiapan infrastruktur dan sistem peringatan dini bencana.

Wamen PU memastikan Sungai Cileungsi dan Cikeas menjadi prioritas dalam paket pengendalian banjir Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendorong revisi UU Penanggulangan Bencana 2007 karena dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan mendesak peningkatan mitigasi bencana di Indonesia.

Anggota DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong revisi UU Penanggulangan Bencana 2007 untuk mengatasi kekurangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk standar yang tidak konsisten dan sistem peringatan dini yang kurang memadai.

Respons masyarakat dan kesiapan pemerintah daerah, bukan hanya teknologi, menjadi penentu utama efektivitas sistem peringatan dini bencana di Indonesia, menurut BNPB.

BPBD DKI Jakarta memastikan alat peringatan dini banjir di Pengadegan berfungsi normal setelah sebelumnya dilaporkan rusak oleh warga dan anggota DPRD DKI Jakarta.