511 Personel Amankan Sidang Hasto, Cegah Gesekan Massa Pro-Kontra

Pengamanan ketat dengan 511 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan obstruction of justice, mencegah potensi gesekan antar massa pendukung dan penentang.

Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri/Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 16 Mei 2024, dijaga ketat oleh 511 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Pengamanan ini difokuskan pada titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, dan proses keluar-masuk ruang sidang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Kapolres Susatyo menjelaskan bahwa strategi pengamanan ini merupakan kelanjutan dari strategi minggu sebelumnya, dengan penyesuaian berdasarkan dinamika di lapangan. Meskipun sidang bersifat terbuka untuk umum, pengawasan ketat dilakukan untuk mencegah tindakan provokatif dari pihak manapun. Polisi telah menyiapkan area pemisahan bagi massa pro dan kontra untuk menghindari gesekan, dengan pendekatan persuasif diterapkan kepada seluruh pengunjung.

"Titik-titik krusial seperti kedatangan massa, kehadiran terdakwa, serta proses keluar-masuk ruang sidang menjadi fokus pengamanan kami," ujar Susatyo. Ia menambahkan, "Kami imbau massa untuk menempati areal masing-masing secara tertib. Setelah terdakwa tiba, Jalan Bungur Besar akan kami alihkan sementara demi kelancaran sidang." Kapolres berharap seluruh rangkaian sidang dapat berjalan aman, tertib, dan damai.

Kapolres Metro Jakarta Pusat menekankan komitmen penuh dalam mengamankan jalannya sidang. "Kami jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Semoga pengamanan hari ini berjalan lancar tanpa gangguan," ucapnya. Pengamanan yang melibatkan ratusan personel ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses persidangan berlangsung. Langkah antisipatif ini diambil untuk mencegah potensi konflik antara pendukung dan penentang Hasto Kristiyanto.

Strategi pengamanan yang diterapkan meliputi pengawasan ketat terhadap setiap pengunjung sidang, pemisahan area bagi massa pro dan kontra, serta pengalihan arus lalu lintas di Jalan Bungur Besar setelah terdakwa tiba. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran jalannya persidangan dan mencegah terjadinya gangguan keamanan.

Pendekatan persuasif yang dilakukan polisi diharapkan dapat meredam potensi konflik dan menjaga situasi tetap kondusif. Dengan adanya pengamanan yang maksimal ini, diharapkan sidang dapat berjalan dengan lancar dan tertib, sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Sidang kasus Hasto Kristiyanto kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi-saksi tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2016-2024, Hasyim Asyari, dan penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Budi Raharjo. Keterlibatan saksi-saksi penting ini menunjukkan pentingnya kasus ini dalam konteks hukum dan politik di Indonesia.

Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka, pada rentang waktu 2019-2024. Dakwaan ini didasarkan pada dugaan perintah Hasto kepada Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Tidak hanya itu, Hasto juga diduga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk melakukan hal yang sama. Tindakan ini diduga dilakukan untuk mengantisipasi upaya paksa dari penyidik KPK. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Dengan adanya pengamanan ketat dan kehadiran saksi-saksi penting, sidang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Semoga proses persidangan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan transparan. Kehadiran ratusan personel keamanan menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.