Aceh Barat Usulkan Program Rp43,7 Miliar dari Dana Otsus 2026

Pemkab Aceh Barat mengajukan program prioritas senilai Rp43,7 miliar dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2026, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah mengajukan proposal program prioritas senilai Rp43,7 miliar yang akan dibiayai oleh Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2026. Usulan ini telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat dan kini tengah menunggu pembahasan di DPR Aceh. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.

Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, menjelaskan bahwa usulan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Usulan ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah," ujar Wistha Nowar kepada ANTARA di Meulaboh, Kamis (15/5).

Berbagai sektor pembangunan menjadi fokus usulan ini, mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rincian anggaran dialokasikan secara terinci untuk memastikan efektivitas dan transparansi penggunaan dana DOKA.

Usulan program yang diajukan mencakup berbagai sektor. Sektor kesehatan mendapatkan alokasi untuk pengadaan ambulans dan mesin fogging guna penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Di sektor pendidikan, fokusnya adalah pada pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, termasuk pembangunan MCK di beberapa sekolah dasar.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan non-formal, terdapat usulan rehabilitasi Sekolah Pendidikan Non Formal (SPNF). Pembangunan dan rehabilitasi MCK di dayah juga menjadi prioritas, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan agama. Program pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah di kawasan kumuh juga termasuk dalam usulan ini, menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Di bidang infrastruktur, usulan mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, termasuk peningkatan Jalan Ie Sayang – Alue Keumuneng dan akses ke Puskesmas Samatiga. Pembangunan dan rehabilitasi jembatan juga menjadi bagian penting dari usulan ini, menunjukkan upaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan saluran drainase juga diusulkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Dalam sektor penanggulangan bencana, usulan mencakup pengadaan mobil rescue, alat pemadam kebakaran, dan peningkatan sarana gudang logistik kebencanaan. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana alam. Sektor keagamaan juga diperhatikan dengan usulan anggaran untuk pemeliharaan Masjid Agung dan operasional guru TPA.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus, dengan usulan program seperti pengadaan alat bantu disabilitas, pengadaan alat pertanian, pengembangan komoditas nilam, pasar murah, dan kegiatan gelar pangan murah. Program hilirisasi produk perikanan juga diusulkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal.

• Kesehatan: Rp200 juta (ambulans dan mesin fogging)
• Pendidikan: Rp500 juta (pembangunan dan rehabilitasi sekolah)
• Fasilitas Dayah: Rp700 juta (pembangunan dan rehabilitasi MCK)
• Perumahan: Rp2,65 miliar (rumah layak huni dan rehabilitasi rumah kumuh)
• Penerangan Jalan Umum (PJU): Rp2 miliar (dengan usulan penggunaan lampu tenaga surya)
• Drainase: Rp520 juta (pembangunan saluran drainase)
• Infrastruktur Jalan dan Jembatan: Miliaran rupiah (peningkatan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan)
• Penanggulangan Bencana: Rp4,49 miliar (pengadaan mobil rescue, alat pemadam kebakaran, dan peningkatan sarana gudang logistik)
• Keagamaan: Rp4,646 miliar (pemeliharaan Masjid Agung dan operasional guru TPA)
• Pemberdayaan Masyarakat: Rp2,1 miliar (alat bantu disabilitas, alat pertanian, pengembangan nilam, pasar murah, dan gelar pangan murah)

Seluruh usulan program telah dirancang secara komprehensif dan sesuai dengan pagu anggaran DOKA tahun 2026 sebesar Rp43.646.838.000. Proses pembahasan usulan ini telah selesai di tingkat DPRK Aceh Barat dan kini tengah menunggu pembahasan di DPR Aceh. "Alhamdulillah, untuk pembahasan di DPRK Aceh Barat sudah selesai, saat ini menunggu pembahasan di DPR Aceh," tutup Wistha Nowar.