Anggota DPR Sosialisasikan JKN di Banjarmasin, Cakupan Hampir 95 Persen!

Anggota DPR RI Hj. Mariana gencar sosialisasikan JKN di Banjarmasin, capaian cakupan hingga 95 persen, dorong partisipasi aktif warga.

Banjarmasin, 11 April 2024 - Anggota DPR RI Hj. Mariana baru-baru ini gencar melakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada warga Kota Banjarmasin. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan dan manfaatnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Hafiyun, Jalan Sultan Adam, Kecamatan Banjarmasin Utara. Hj. Mariana, beserta tokoh daerah dan perwakilan DPRD Kota Banjarmasin, berupaya memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat tentang peran JKN sebagai bentuk negara hadir dalam menjamin layanan kesehatan yang merata dan adil.

Sosialisasi ini menjawab pertanyaan mendasar: Apa yang disosialisasikan? Program JKN. Siapa yang mensosialisasikan? Hj. Mariana dan beberapa anggota DPR RI. Di mana sosialisasi dilakukan? Di Gedung Hafiyun, Banjarmasin. Kapan sosialisasi dilakukan? 11 April 2024. Mengapa sosialisasi penting? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang JKN. Bagaimana sosialisasi dilakukan? Melalui penyampaian informasi langsung kepada masyarakat.

Hj. Mariana menyampaikan bahwa cakupan JKN di Banjarmasin telah mencapai angka yang menggembirakan, yaitu hampir 95 persen. "Alhamdulillah, hampir 95 persen warga Banjarmasin sudah tercover. Tinggal bagaimana meningkatkan keaktifannya saja," ujarnya. Ia menekankan bahwa program JKN merupakan bukti nyata kehadiran negara untuk rakyatnya, terutama dalam hal layanan kesehatan. DPR RI terus berupaya mendorong peningkatan layanan dan perluasan cakupan JKN, khususnya di daerah yang belum terjangkau.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini, menyampaikan apresiasi atas upaya Hj. Mariana yang kembali ke daerah pemilihannya untuk mensosialisasikan program nasional dan menyerap aspirasi masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kalau masyarakat tidak mampu, mereka bisa ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pusat melalui JKN," jelas Isnaini. Hal senada disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Hj. Neli Listiani, yang mengapresiasi sosialisasi tersebut sebagai upaya membuka pemahaman masyarakat secara langsung dari sumber terpercaya.

Hj. Neli menekankan pentingnya peran sosialisasi ini agar masyarakat memahami manfaat BPJS Kesehatan. "Alhamdulillah, kita memiliki wakil rakyat yang peduli dan kembali turun langsung ke masyarakat. Ini sangat membantu agar masyarakat tahu apa saja yang bisa dicover oleh BPJS," katanya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada semua masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi. "Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan rumah sakit wajib melayani dalam kondisi apa pun," tegas Hj. Neli.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. Ratusan warga antusias mengikuti sosialisasi yang kaya akan informasi ini.

Dengan capaian cakupan JKN hampir 95 persen di Banjarmasin, sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan mempertegas pentingnya hak atas layanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan program JKN untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau.

Kehadiran tokoh masyarakat dan kader kesehatan dalam acara ini diharapkan dapat memperkuat pesan sosialisasi dan memastikan informasi tersebut tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif stakeholder terkait juga memastikan keberlangsungan dan efektivitas program JKN di masa mendatang.

Secara keseluruhan, sosialisasi JKN di Banjarmasin merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif anggota DPR RI, diharapkan dapat menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga Indonesia.