Banjarmasin Usulkan Tiga Isu Prioritas di RPJMD Kalsel 2025-2029
Pemerintah Kota Banjarmasin mengusulkan tiga isu krusial yaitu kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran, untuk dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2029.
Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah mengajukan tiga isu penting untuk dibahas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025-2029. Ketiga isu tersebut, yakni kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran terbuka, dinilai sebagai tantangan utama yang saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap wilayah perkotaan seperti Banjarmasin. Pengusulan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025-2029 di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Mei 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menjelaskan alasan di balik pemilihan ketiga isu tersebut. Menurutnya, ketiganya saling terkait dan menciptakan tekanan yang cukup besar di wilayah perkotaan. Selain tiga isu utama ini, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyoroti program makanan bergizi gratis (MBG) dan masalah darurat sampah yang tengah dihadapi kota tersebut.
Usulan dari Pemerintah Kota Banjarmasin ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi mengakui kompleksitas permasalahan yang dihadapi Banjarmasin sebagai kota besar, terutama terkait penanganan kemiskinan yang berbeda dengan daerah lain. Tingginya angka urbanisasi di Banjarmasin menambah kompleksitas tantangan dalam mengatasi kemiskinan.
Tantangan Perkotaan Banjarmasin: Kemiskinan, Lingkungan, dan Pengangguran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan arahan khusus terkait penanganan ketiga isu tersebut. Pertama, penanganan kemiskinan di Banjarmasin membutuhkan strategi yang berbeda karena kompleksitas masalah yang dihadapi kota ini. Kedua, indeks kualitas lingkungan hidup Banjarmasin masih tergolong rendah, terutama karena minimnya kawasan konservasi alami. Ketiga, tingginya angka pengangguran di Banjarmasin disebabkan oleh banyaknya pendatang yang datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dan berdampak pada daya saing warga lokal.
Syauqi menekankan pentingnya akurasi data dalam menganalisis isu-isu di Kota Banjarmasin. Data yang presisi sangat dibutuhkan untuk mengukur efektivitas program-program yang telah dan akan dijalankan. Selain tiga isu utama tersebut, penanganan kekumuhan dan pengelolaan sampah juga menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Banjarmasin ke depannya.
Situasi darurat sampah yang tengah dihadapi Banjarmasin semakin memperparah kondisi. Penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI sejak 1 Februari 2025 telah memperburuk masalah sampah di kota ini. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
Data dan Analisis yang Presisi: Kunci Efektivitas Program
Pemerintah Kota Banjarmasin menyadari pentingnya data yang akurat dan analisis yang mendalam untuk mengatasi permasalahan yang ada. Data yang presisi akan menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi program-program yang akan dijalankan, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mengurangi angka pengangguran.
Selain itu, penanganan kekumuhan dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota Banjarmasin akan berupaya mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah, termasuk mencari alternatif pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan efisien.
Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan permasalahan yang dihadapi Kota Banjarmasin dapat teratasi dengan lebih efektif dan terencana. Kerjasama antara pemerintah kota dan provinsi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Ketiga isu yang diusulkan oleh Banjarmasin, yaitu kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan pengangguran, merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi bersama. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Kota Banjarmasin dapat berkembang menjadi kota yang lebih baik dan berkelanjutan.