Bapanas Stabilkan Harga Cabai Jelang Ramadhan-Lebaran 2025

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya stabilisasi harga cabai jelang Ramadhan dan Lebaran 2025 melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mengatasi fluktuasi harga di beberapa daerah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bergerak cepat dalam mengantisipasi lonjakan harga cabai menjelang Ramadhan dan Lebaran 2025. Kenaikan harga cabai yang signifikan di beberapa daerah, terutama di Lombok Tengah dan Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong Bapanas untuk mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa upaya stabilisasi harga cabai dilakukan secara kolaboratif bersama dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Bapanas juga mendorong Gerakan Jual Cabai Harga Petani yang digagas Kementerian Pertanian agar menjangkau wilayah di luar sentra produksi. "Ini yang kita terus dorong untuk penstabilan cabai, terutama di Lombok Tengah dan Mataram," ujar Arief dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas per 7 Maret 2025, indeks harga cabai rawit merah telah mencapai 49,97 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen. Rata-rata harga nasional untuk cabai rawit merah mencapai Rp85.482 per kilogram. Situasi ini memaksa pemerintah untuk segera bertindak guna mencegah dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

Bapanas menerapkan strategi ganda untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Bapanas berupaya menyediakan cabai dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Kedua, program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dijalankan untuk memperlancar distribusi cabai dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit. "Ini karena pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus hadir untuk masyarakat dapat membeli pangan pokok dengan harga baik. Jadi skema kerja sama antar daerah yang surplus dengan daerah yang sedang defisit bisa dengan FDP ini," jelas Arief.

Arief juga menjelaskan bahwa penyebab fluktuasi harga cabai di Lombok Tengah, selain bukan daerah sentra produksi, adalah keterbatasan pasokan. "Pasokan pun didatangkan dari Lombok Timur dengan harga Rp180.000 per kg," terangnya. Faktor cuaca, khususnya musim hujan, juga turut mempengaruhi produksi cabai. Hujan menyebabkan bunga cabai rontok dan mengurangi hasil panen. "Cabai itu kalau hujan, bunganya rontok, sehingga tidak bisa sampai berbuah. Pemerintah ke depannya akan lebih mendorong petani cabai bisa menerapkan cungkup atau green house-nya. Dengan terapan itu bisa membantu tanaman cabai sampai bisa dipanen 20 kali," tambah Arief.

Selain itu, libur panen awal Ramadhan dan faktor cuaca juga turut berkontribusi terhadap penurunan pasokan cabai. Kondisi ini menyebabkan harga cabai rawit merah sempat melonjak hingga Rp200.000 per kilogram.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa pasokan cabai di NTB telah kembali normal. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri, menyatakan bahwa produksi cabai secara keseluruhan dalam kondisi aman. Kementan telah berkoordinasi dengan Champion Cabai untuk memastikan distribusi berjalan lancar. "Kami sudah menugaskan Champion Cabai binaan untuk segera mendistribusikan pasokan ke pasar. Dengan langkah ini, pasokan akan kembali normal dan harga cabai melandai," jelas Idil.

Idil menambahkan bahwa kendati sempat terjadi penurunan pasokan akibat libur panen dan hujan deras, kondisi tersebut bersifat sementara. Saat ini, pasokan cabai telah kembali normal, terutama di beberapa sentra produksi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapanas dan Kementan diharapkan dapat menjaga stabilitas harga cabai dan memastikan ketersediaan cabai yang cukup bagi masyarakat selama Ramadhan dan Lebaran 2025.

Dengan adanya kerjasama dan langkah cepat dari pemerintah, diharapkan harga cabai dapat segera stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program GPM dan FDP terbukti efektif dalam menstabilkan harga pangan di masa lalu, dan diharapkan dapat memberikan hasil yang sama dalam situasi saat ini.