Bawaslu Kulon Progo Pertahankan Program Demokrasi Inklusif Meski Anggaran Dipangkas
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo tetap jalankan program demokrasi inklusif kerjasama dengan LKiS, meski anggaran dipangkas 50 persen lebih menjadi Rp1,2 miliar.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang signifikan. Pemangkasan anggaran hingga lebih dari 50 persen, dari pagu awal Rp2,5 miliar menjadi Rp1,2 miliar, memaksa Bawaslu Kulon Progo untuk berinovasi dalam menjalankan program kerjanya. Namun, komitmen terhadap penguatan demokrasi inklusif tetap dipertahankan.
Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak besar pada operasional Bawaslu. Meskipun demikian, program penguatan demokrasi inklusif yang dijalankan bersama LKiS tetap menjadi prioritas. Kerja sama ini direncanakan berakhir pada Juni 2025, tetapi ada potensi perpanjangan.
"Namun, kami tetap berinovasi. Salah satu program yang rencananya akan tetap dijalankan di masa efisiensi ini adalah penguatan demokrasi inklusif yang telah dikerjasamakan dengan LKiS," ujar Marwanto dalam keterangannya di Kulon Progo, Rabu (19/2).
Program Demokrasi Inklusif Tetap Berjalan
Meskipun anggaran terbatas, Bawaslu Kulon Progo berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan demokrasi inklusif. Skema kegiatan akan disesuaikan untuk efisiensi, misalnya dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi untuk pertemuan-pertemuan. Hal ini dilakukan mengingat tidak adanya anggaran untuk konsumsi dalam tahun ini.
Marwanto mengakui tantangan yang dihadapi dengan minimnya anggaran operasional. Namun, ia optimistis eksistensi Bawaslu Kulon Progo sebagai lembaga pengawas tetap terjaga. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci dalam menjalankan tugas pengawasan dengan sumber daya yang terbatas.
"Kami dituntut untuk kreatif dengan anggaran yang ada. Dituntut untuk menelorkan program-program inovatif, yang, katakanlah, nir anggaran. Dan itu terus kita godok,” tambahnya.
Upaya Kolaborasi dan Pemanfaatan Teknologi
Selain melanjutkan program dengan LKiS, Bawaslu Kulon Progo akan berupaya menjalin komunikasi dengan instansi atau lembaga lain. Kolaborasi ini mencakup instansi yang telah memiliki MoU dengan Bawaslu Kulon Progo maupun yang belum. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program pengawasan.
Dengan adanya anggaran listrik dan internet, meskipun berkurang, Bawaslu Kulon Progo akan memaksimalkan publikasi informasi. Hasil pengawasan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 akan dipublikasikan secara luas agar dapat diakses masyarakat. Hal ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.
"Hasil-hasil pengawasan, baik untuk pengawasan Pemilu 2024 maupun pengawasan Pilkada 2024 akan coba kita maksimalkan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat," jelas Marwanto.
Dengan strategi adaptasi dan inovasi, Bawaslu Kulon Progo berupaya memastikan pelaksanaan program-programnya tetap berjalan efektif meskipun menghadapi kendala pemangkasan anggaran. Komitmen terhadap penguatan demokrasi inklusif tetap menjadi prioritas utama.