Bawaslu RI Dorong Penguatan Demokrasi Digital di Era Efisiensi Anggaran

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, mendorong pemanfaatan siber untuk penguatan demokrasi di tengah efisiensi anggaran, menekankan pentingnya edukasi digital dan jangkauan masyarakat luas.

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menyerukan jajaran pengawas pemilu untuk memanfaatkan teknologi siber sebagai pilar utama penguatan demokrasi, khususnya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 17 Februari. Totok menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pengawasan demokrasi. "Efisiensi tidak membuat rajawali menjadi burung nuri," tegasnya.

Totok menjelaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, edukasi dan penguatan demokrasi tetap dapat dilakukan secara efektif melalui platform digital. Dunia siber, menurutnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di era digital. Ia bahkan berpendapat bahwa massa sesungguhnya yang tak terlihat justru berada di dunia siber.

Banyak masyarakat, imbuhnya, mencari informasi, edukasi, dan bahkan terpengaruh oleh informasi yang beredar di dunia maya. Oleh karena itu, Totok menekankan pentingnya strategi untuk mengembangkan demokrasi melalui ranah digital. "Yang perlu kita siasati ke depan adalah, bagaimana mengembangkan demokrasi lewat siber," ujarnya.

Totok juga mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk tidak membatasi aktivitas hanya pada masa tahapan pemilu. Bawaslu, menurutnya, harus aktif secara konsisten dalam mengedukasi dan memperkuat demokrasi, terlepas dari kondisi anggaran. Hal ini penting untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga.

Langkah Bawaslu ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kementerian Keuangan telah menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada tahun anggaran 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja K/L. Efisiensi ini mencakup belanja operasional dan nonoperasional di seluruh kementerian/lembaga. Namun, Menkeu memastikan bahwa rencana penghematan ini tidak akan memengaruhi belanja pegawai dan bantuan sosial.

Dalam konteks ini, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis. Hal ini akan membantu mencegah penyebaran informasi hoaks dan manipulasi yang dapat mengganggu proses demokrasi. Bawaslu memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dan cerdas dalam kehidupan demokrasi.

Penguatan demokrasi di era digital dan efisiensi anggaran membutuhkan strategi yang tepat. Pemanfaatan teknologi siber oleh Bawaslu menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat luas dan memberikan edukasi demokrasi secara efektif. Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan anggaran, kualitas demokrasi dapat tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan.