Bea Cukai Sampit Musnahkan Ratusan Ribu Rokok Ilegal Senilai Miliaran Rupiah

Bea Cukai Sampit memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan miras senilai hampir satu miliar rupiah, menekan peredaran barang ilegal dan mengamankan penerimaan negara.

Sampit, Kalimantan Tengah, 27 Februari 2024 - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung alkohol (miras) ilegal. Pemusnahan ini merupakan hasil operasi penindakan Bea Cukai Sampit dari Juli 2023 hingga Desember 2024, melibatkan berbagai instansi dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran barang ilegal.

Barang bukti yang dimusnahkan berupa 720.456 batang rokok ilegal dan 175,22 liter miras ilegal. Nilai barang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp997.804.952, dengan potensi kerugian negara akibat kehilangan cukai, PPN, dan pajak rokok mencapai Rp709.625.608. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Sampit, disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kotawaringin Timur, Rihel.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terkait Undang-Undang Cukai dan peraturan terkait lainnya. Barang-barang ilegal tersebut telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan mendapat persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan.

Modus peredaran rokok dan miras ilegal yang ditemukan beragam, antara lain melalui pengangkutan, penawaran, penyerahan, penyediaan, atau penjualan produk tanpa pita cukai, dengan pita cukai palsu, bekas, atau tidak sesuai peruntukannya. Kenaikan harga rokok legal, dipicu oleh kenaikan tarif cukai, turut mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Agus menuturkan, "Berdasarkan kajian DJBC pada 2022, kenaikan 10 persen tarif cukai berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal minimal 0,8 persen."

Data dari survei rokok ilegal Universitas Gajah Mada pada 2023 menunjukkan persentase rokok ilegal di Indonesia mencapai 6,9 persen, meningkat dari 5,5 persen pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Operasi penindakan ini merupakan wujud nyata Bea Cukai dalam menjalankan fungsi regulerend (pengaturan dan pengendalian peredaran BKC) dan budgetair (pengamanan penerimaan negara). "Pungutan negara dari BKC legal membantu pemerintah dalam pembangunan dan redistribusi pendapatan," jelas Agus. Ia menambahkan bahwa penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp244,2 triliun pada tahun 2025.

Keberhasilan operasi penindakan Bea Cukai Sampit tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Agus menekankan pentingnya kerja sama dengan aparat penegak hukum (TNI, Polri, Kejaksaan), pemerintah daerah, dan masyarakat. "Peningkatan kegiatan preventif, preemtif, dan represif diintensifkan melalui sinergi dan kolaborasi," tambahnya. Bea Cukai Sampit juga telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan, seperti sosialisasi, edukasi, patroli, dan Operasi Gempur Rokok Ilegal.

Pemusnahan BMMN dilakukan dengan pembakaran, penghancuran, dan pencampuran dengan air detergen, sesuai peraturan yang berlaku. Agus berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan hukum dan menjadi bukti keseriusan Bea Cukai Sampit dalam melindungi masyarakat dari barang kena cukai ilegal.

Dampak negatif rokok dan miras ilegal tidak hanya terbatas pada penerimaan negara, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, keamanan, ketertiban, industri, tenaga kerja, dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan akan terus diintensifkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan taat hukum.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 tahun 2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, diharapkan penerimaan negara dapat dimaksimalkan dan peredaran BKC ilegal dapat ditekan.