Belanja Negara Papua Barat 2024 Capai Rp17,38 Triliun: Rincian dan Kinerja
Realisasi belanja negara di Papua Barat tahun 2024 mencapai Rp17,38 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dengan kinerja yang bervariasi antar sektor.
Rp17,38 triliun. Itulah angka realisasi belanja negara di Provinsi Papua Barat sepanjang tahun 2024. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat angka tersebut, setara 96,06 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp18,10 triliun. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Purwadhi Adhiputranto, di Manokwari pada Sabtu, 1 Januari 2025.
Rincian belanja negara tersebut terdiri atas dua komponen utama. Pertama, belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp6,07 triliun. Kedua, transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp11,31 triliun. Purwadhi menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 91,78 persen dari pagu anggaran Rp6,61 triliun, sedangkan TKD mencapai 98,48 persen dari pagu Rp11,49 triliun.
Lebih detail lagi, belanja pemerintah pusat di Papua Barat meliputi beberapa pos. Belanja pegawai mencapai Rp1,69 triliun (99,80 persen realisasi), belanja barang Rp2,88 triliun (86,90 persen), belanja modal Rp1,47 triliun (93,91 persen), belanja lainnya Rp14,86 miliar (60,25 persen), dan bantuan sosial Rp35 juta (66,56 persen). Purwadhi mencatat kinerja belanja pegawai dan belanja modal cukup baik. Namun, belanja barang perlu ditingkatkan pada periode selanjutnya, meskipun ada kebijakan penghematan anggaran.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat tahun 2024 meliputi beberapa sumber dana. Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp3,32 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,25 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp769,13 miliar. Selain itu, terdapat DAK non fisik yang terealisasi sebesar Rp501,94 miliar, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1,75 triliun, Dana Desa Rp701,32 miliar, dan Dana Insentif Fiskal Rp14,41 miliar.
Menariknya, penyaluran Dana Otsus, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal mencapai 100 persen. Sedangkan komponen TKD lainnya berada di kisaran 90 persen lebih. Ini menunjukkan adanya variasi dalam penyerapan anggaran antar sektor di Papua Barat.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara di Papua Barat tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa pos anggaran yang perlu mendapat perhatian lebih untuk peningkatan penyerapan. Data ini memberikan gambaran mengenai alokasi dan penggunaan dana negara di wilayah tersebut.
Ke depannya, pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap realisasi anggaran sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana negara di Papua Barat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga perlu terus ditingkatkan.