BPJS Kesehatan Manokwari Dorong Pendaftaran PPPK ke JKN

BPJS Kesehatan Manokwari mendorong Pemkab Manokwari untuk mendaftarkan seluruh PPPK dan tenaga kontrak sebagai peserta JKN, demi menjamin kesejahteraan dan akses kesehatan mereka.

BPJS Kesehatan Manokwari gencar mendorong pemerintah daerah setempat agar segera mendaftarkan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kontrak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini disampaikan langsung oleh Plt. Kepala BPJS Kesehatan Manokwari, Toni Adrian, pada Rabu, 22 November 2023 di Manokwari.

Dari total 61 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Manokwari, baru 12 OPD yang telah mendaftarkan pegawai pemerintah non-ASN (PPNPN) ke program JKN. Artinya, masih ada 48 OPD yang belum melaporkan data tenaga kontrak mereka. BPJS Kesehatan berharap Pemkab Manokwari dapat segera menyelesaikan hal ini dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mewajibkan pemerintah daerah untuk membiayai JKN bagi seluruh tenaga kontrak dan PPPK. Hal ini didasarkan pada hak yang sama bagi mereka dan keluarga untuk mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program JKN.

Iuran JKN untuk tenaga kontrak terbilang terjangkau. Perhitungannya mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat sebesar Rp3,6 juta. Pemkab Manokwari, sebagai pemberi upah, wajib membayar iuran sebesar 4 persen atau Rp144.600, sementara potongan gaji tenaga kontrak hanya 1 persen atau Rp36.150.

Toni Adrian menekankan bahwa biaya ini jauh lebih hemat dibandingkan jika tenaga kontrak mendaftar JKN secara mandiri. Dengan iuran tersebut, tenaga kontrak dan keluarganya akan mendapatkan perlindungan kesehatan yang komprehensif.

Plt. Sekretaris Daerah Manokwari, Harjanto Ombesampu, menyatakan komitmen Pemkab Manokwari untuk meningkatkan kesejahteraan PPPK dan tenaga kontrak melalui program JKN. Mereka dianggap sebagai pilar penting dalam menjalankan tugas pemerintah dan pelayanan publik.

Ombesampu menambahkan bahwa Pemkab Manokwari berkomitmen untuk memberikan kepastian status dan hak-hak yang layak bagi tenaga kontrak dan PPPK. Proses ini, lanjutnya, akan dilakukan secara transparan dan adil. Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Manokwari, Anton Renyaan, yang menyebutkan terdapat 2.568 tenaga kontrak (honorer) di lingkungan Pemkab Manokwari, data tersebut telah tercatat di portal Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sejak tahun 2022.

Dengan demikian, upaya BPJS Kesehatan Manokwari untuk mendorong pendaftaran PPPK dan tenaga kontrak ke JKN menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses kesehatan bagi seluruh tenaga kerja di lingkungan Pemkab Manokwari. Program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta.