BPJS Ketenagakerjaan NTT Salurkan Santunan Rp400 Miliar Sepanjang 2024

BPJS Ketenagakerjaan NTT telah menyalurkan santunan mencapai Rp400 miliar pada tahun 2024, didominasi oleh santunan JHT, meskipun iuran yang diterima lebih rendah, menunjukkan peran penting subsidi negara dan sistem dana kolektif.

Kupang, 29 April 2024 - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini mengumumkan penyaluran santunan kepada para peserta mencapai angka yang fantastis. Total santunan yang telah diberikan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan di NTT sepanjang tahun 2024 mencapai Rp400 miliar. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT, Wawan Burhauddin, dalam konferensi pers di Kupang.

Angka Rp400 miliar tersebut mencakup seluruh program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran santunan ini menjadi bukti nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja di NTT. Besarnya angka ini menunjukkan dampak signifikan program BPJS Ketenagakerjaan bagi kehidupan para pekerja dan keluarganya di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Wawan Burhauddin menjelaskan bahwa penyaluran santunan tersebut didominasi oleh program Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran pekerja di NTT akan pentingnya menabung untuk masa pensiun. Program JHT terbukti memberikan rasa aman dan kepastian finansial bagi para pekerja setelah memasuki masa pensiun.

Dari total Rp400 miliar, sekitar Rp200 miliar dialokasikan untuk santunan JHT. Sisa dana tersebut dialokasikan untuk program lainnya, seperti santunan kematian dan santunan kecelakaan kerja. Besarnya santunan untuk kecelakaan kerja juga mencapai ratusan miliar rupiah, menunjukkan tingginya risiko kerja di beberapa sektor industri di NTT yang membutuhkan perlindungan ekstra.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT mengungkapkan bahwa angka penyaluran santunan yang signifikan ini berbanding terbalik dengan iuran yang diterima. Iuran yang diterima BPJS Ketenagakerjaan NTT sepanjang tahun 2024 hanya kurang dari Rp200 miliar. Kondisi ini menggambarkan bahwa "pasak lebih besar daripada tiang".

Namun, Wawan Burhauddin menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik berkat adanya subsidi dari pemerintah. Sistem dana kolektif yang diterapkan juga memungkinkan penyaluran dana dari cabang lain untuk menunjang operasional dan penyaluran santunan di NTT.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi kalau tidak ikut program ini sebenarnya sangat rugi," ujarnya. Sayangnya, hingga saat ini baru sekitar 500 ribu pekerja di NTT yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini masih jauh dari ideal dan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

Sistem dana kolektif yang dianut BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan pembagian risiko dan sumber daya secara efektif. Dana dari berbagai cabang dapat saling mendukung, memastikan keberlanjutan program meskipun iuran yang diterima di suatu daerah mungkin lebih rendah daripada jumlah santunan yang disalurkan. Hal ini menjadi kunci keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan misinya.

Subsidi pemerintah juga berperan krusial dalam menjamin keberlangsungan program BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi ini membantu menutupi selisih antara iuran yang diterima dan santunan yang disalurkan, memastikan bahwa pekerja tetap mendapatkan perlindungan yang layak meskipun iuran yang dibayarkan relatif kecil.

Ke depan, perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi pekerja di NTT untuk mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi yang lebih gencar dan edukasi yang komprehensif mengenai manfaat program ini sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah peserta dan menjamin keberlanjutan program jaminan sosial bagi pekerja di NTT.

Dengan total santunan yang mencapai Rp400 miliar, BPJS Ketenagakerjaan NTT telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja dan keluarganya. Namun, peningkatan jumlah peserta tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini di masa mendatang.